TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tindakan pemerintah Singapura yang membatalkan undangan ke Wamen Pertahanan dan 100 delegasi Indonesia di Airshow yang akan dilaksanakan di Singapura terkait ketidaksenangan Singapura atas penamaan KRI dengan nama Usman Harun akan memicu retaknya hubungan kedua negara.
"Ketegangan hubungan Indonesia dengan Singapura di level pemerintahan telah terasa dan akan semakin terasa. Pemerintah Singapura bisa saja memanggil Dubesnya kembali dari Jakarta sebagai protes lanjutan yang lebih keras," kata Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional FHUI dalam keterangan tertulisnya.
Tapi Indonesia juga dapat memanggil Dubesnya di Singapura terlebih dahulu untuk berkonsultasi ke Jakarta. Tindakan ini sebagai protes pemerintah Indonesia atas campur tangan Singapura terhadap masalah internal Indonesia.
Ini tentu tidak baik dalam konteks sesama anggota ASEAN yang seharusnya menjunjung penyelesaian melalui konsensus.
Oleh karenanya pertemuan Menlu Singapura dan Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi penting. Melalui pertemuan ini diharapkan ada solusi dan pengertian kedua negara.
Satu hal yang pasti Indonesia tidak mungkin mundur dgn kebijakannya untuk menamakan KRInya dengan nama Usman Harun. Ini karena masalah kedaulatan yang tidak dapat ditawar. Disamping itu, pemerintah akan terlihat lemah di mata publiknya terhadap Singapura bila mundur dari kebijakannya.
Masyarakat Indonesia menganggap Indonesia sebagai negara besar tidak seharusnya menyerah dengan protes Singapura.
Di tahun politik ini pemerintahan SBY tentu tidak akan mau terlihat lemah di mata masyarakatnya.
Namun demikian pemerintah Indonesia perlu melokalisir agar permasalahan ini tidak merembet menjadi ketegangan antar rakyat, melalui sosial media. Juga ketegangan ini diharapkan tidak menganggu hubungan ekonomi kedua negara.