Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekertaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), BM Wibowo menilai pencegahan yang ditujukan kepada Ketua Umum PBB, MS Kaban oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akan membuat kegaduhan politik. Ia pun menyayangkan pencekalan tersebut.
"Sebaiknya KPK tidak menambah gaduh politik. Ini juga bisa menambah golput," kata Wibowo di Hotel Oasis Amir, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2014).
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah mantan Menteri Kehutanan MS Kaban bepergian ke luar negeri, terkait kasus dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tahun anggaran 2006-2007 dengan tersangka Anggoro Widjojo.
"Hari ini penyidikan KPK mengirimkan surat permintaan cegah ke imigrasi atas nama MS Kaban, yang bersangkutan adalah mantan Menteri Kehutanan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Wibowo menilai langkah pencegahan bepergian ke luar negeri MS Kaban sesuatu yang berlebihan. Ia pun memastikan MS Kaban tidak akan meninggalkan Indonesia.
"Pak Kaban tidak akan lari (tinggalkan Indonesia)," katanya.
Wibowo memastikan Kaban tidak akan bepergian ke luar negeri karena saat ini bekas Menteri Kehutanan itu masih mengemban tugas sebagai Ketua Umum PBB. Menurutnya, apalagi saat ini pemilihan umum semakin dekat yang tinggal hitungan bulan saja.
"Tanda tangan Ketua Umum sangat diperlukan menjelang pemilu," tuturnya.