Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Kediri, Blitar dan Malang di Jawa Timur untuk meninjau korban erupsi Gunung Kelud bukannya mendatangkan simpati tetapi malah menuai kecaman.
Setelah sebelumnya mengecewakan para pengungsi di Gelanggang Olahraga Ganesha, Kediri karena kunjungan SBY yang supersingkat yakni hanya sekitar 15 menit sementara para pengungsi "dimobilisasi" enam jam bahkan lebih sebelum acara berlangsung, justru di Malang kibaran lambang-lambang Demokrat yang bertebaran.
Bahkan jelang kedatangan SBY dan rombongan, seluruh jalan-jalan yang akan dilalui SBY disapu "bersih" dari deu erupsi Gunung Kelud. Masih di Kediri, banyak pengungsi yang menahan lapar dan ada bayi yang kesulitan bernafas karena harus dikumpulkan di tempat pengungsian karena menunggu kedatangan Presiden SBY.
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi mengakui disisa pemerintahan SBY, masih terpola dalam pemikiran para kader Demokrat kalau kunjungan SBY adalah juga kunjungan ketua umum Demokrat.
Dan parahnya lagi, lanjut Ari, Presiden SBY serta jajaran Demokrat tidak juga mengindahkan atau bahkan melarang para kadernya untuk memasang bendera atau simbol-simbol Demokrat di setiap kunjungan SBY selaku presiden sekaligus kepala negara.
"Saya khawatir momen kunjungan SBY digunakan kampanye oleh kader-kader Demokrat, tidak elok bagi pendewasaan demokrasi kita. Baiknya, setiap kunjungan SBY harus steril dari logo-logo partai. Ketika seseorang dipercaya dan mengemban amanah dari rakyat sebagai presiden, disaat itu pulalah kesetiaan kepada partai hendaknya ditanggalkan," Ari Junaedi menegaskan, Selasa (18/2/2014).
Mindset kampanye, ujarnya, bisa dilakukan dimana saja termasuk di lokasi bencana alam tampaknya terpatri begitu kuat pada caleg-caleg
parpol termasuk Demokrat di jelang pemilu ini.Sehingga tidak heran, di setiap kesempatan selalu dipakai untuk berkampanye.
"Akan lebih elegan jika simpatisan dan kader partai menyediakan mobil MCK (mandi, cuci, kakus) di lokasi bencana ketimbang memasang umbul-umbul partai yang tidak ada gunanya bagi pengungsi," urai Ari Junaedi.