Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Tim Pengawas Century Bambang Soesatyo menilai pernyataan Anas Urbaningrum menguatkan dugaan adanya kekuatan di atas Sri Mulyani dan Boediono dalam skandal bail-out Bank Century.
Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Mantan Ketua Umum Demokrat itu mengungkap hasil audit akuntan independen tentang neraca dana kampanye Partai Demokrat.
"Anas curiga, ada aliran dana Bank Century yang digunakan untuk kampanye Pilpres (Pemilihan Presiden) 2009. Sebab, ada sejumlah identitas donatur dipalsukan alias fiktif. Terdaftar, namun mereka sebenarnya tidak menyumbang," kata Bambang melalui pesan singkat, Senin (24/3/2014).
Apa yang dikemukakan Anas, ujar Bambang, mengonfirmasi temuan Pansus DPR untuk kasus Bank Century tentang kejanggalan profil nasabah penerima dana bail-out Bank Century.
"Faktor kejanggalan profil nasabah dan donatur ini mengindikasikan adanya operasi rahasia yang menunggangi keputusan KSSK menyetujui bail-out Bank Century," tutur Politisi Golkar itu.
Seperti diketahui, volume bail-out yang disetujui Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) hanya Rp632 miliar. Rupanya, ada rekomendasi lain kepada LPS untuk mencairkan dan mendistribusikan dana LPS hingga membengkak sampai angka Rp6,7 triliun usai Pilpres Juli 2009.
Itu sebabnya, Boediono menunjuk LPS sebagai pihak yang layak memberi penjelasan. "Tak mau dikambinghitamkan, LPS sudah membantah Boediono," imbuh Bambang.
"Pertanyaannya, mengapa LPS nekat mengelontorkan bail-out melampaui jumlah yang direkomendasikan Sri Mulyani-Boediono? Saya menduga, tanpa sepengetahuan KSSK, ada operasi atau perintah rahasia kepada LPS. Perintah rahasia untuk pencairan bail-out itu pasti. datang dari institusi di atas KSSK yang sangat powerful, sehingga LPS pun tak berani menolak," tambahnya.
Bambang juga mempertanyakan alasan Ketua KSSK terkejut dengan hal itu. Sebab, lanjut Bambang, Sri Mulyani sadar operasi rahasia pencairan dana di LPS itu telah diskenariokan sedemikian rupa sehingga berada di luar kendali KSSK.
"Nah, kalau segala sesuatunya bisa dipaksakan, bisa jadi itu adalah kerja atau operasi intelijen," ungkapnya.