Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi mengatakan, DPP partai berlambang Ka'bah itu tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Ketua DPW PPP Jawa Barat, Rahmat Yasin, maupun kader lainnya yang mengusung mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA).
Kepada wartawan disela-sela Forum Koalisi Politik Islam, di kediaman almarhum pengusaha Hasyim Ning, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014), Emron mengaku sudah meminta bagian kesekretariatan DPP PPP untuk mencari surat pemecatan itu, dan ternyata tidak ada. Ia juga sudah mengkonfirmasi hal tersebut ke Sekejend PPP, Romahurmuziy, dan diketahui tidak pernah ada surat pemecatan.
"Sampai tadi sore saya di ruangan kerja DPP Partai, tidak ada surat tentang pemecatan itu," katanya.
Kabar pemecatan itu bermula dari pernyataan Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha kepada sejumlah media, yang menyebut DPP PPP telah memecat Ketua DPW Jawa Barat, Rahmat Yasin Wakil Ketua Umum Pak Suharso Monoarfa, Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, Ketua DPW Sulsel Amir Uskara, dan Ketua DPW Sumatera Utara Fadli Nursal. Mereka dituding melakukan makar karena mengusung mosi tidak percaya.
Mosi tersebut diusung karena pada 23 Maret lalu, SDA muncul dan ikut berorasi di kampanye Partai Gerindra, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Hal itu dianggap telah menciderai batin kader, dan membuat anjlok perolehan suara PPP pada pileg kemarin.
Dalam kesempatan itu Emron menuturkan bahwa jika ada surat yang beredar tentang pemecatan Rahmat Yasin dan kader lain yang pengusung mosi tidak percaya terhadap SDA, maka surat itu bisa dikatakan palsu.
"Kalau pun ada surat itu tentu kesalahan prosedur, karena di DPP ada protapnya, kalau surat yang bersifat keputusan, wajib ditandatangani sekjen," ujarnya.
Ia memastikan bahwa PPP masih tetap solid. Seluruh jajaran partai kata Emron masih fokus dalam mengawal proses penghitungan suara pemilu legislatif (pileg) di daerah.