Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto, mendapatkan pertentangan dari Gerakan melawan Lupa. Rencana ini beberapa waktu lalu dilontarkan oleh calon presiden Prabowo Subianto.
Aktivis Gerakan Melawan Lupa, Suciwati, menegaskan jika Soeharto diberi gelar itu maka pemerintah kembali melakukan kesalahan yang sama karena kembali meloloskan beberapa pihak zaman Orde Baru terjun ke politik. Suci dan beberapa aktivis Gerakan Melawan Lupa menuntut Soeharto dan kroni-kroninya agar diadili.
Menurut istri almarhum Munir ini kasus pelanggaran Hak Azazi Manusia masih banyak yang belum diadili. Korban-korban pelanggaran HAM telah memperjuangkan agar kasus ini diadili namun hingga sekarang pemerintah masih diam.
"Meskipun Soeharto telah meninggal kroni-kroninya zaman orde baru masih banyak yang belum dibawa ke pengadilan," ujarnya di Halaman Kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2014).
Menurut Suci belum tuntasnya pengadilan kasus pelanggaran HAM di Indonesia membuat bangsa ini dihina masyarakat internasional. Ia berpikir waras bahwa itu sangat penting dengan menolak kepahlawan bagi mantan presiden Indonesia tersebut.
"Bagaimana kita menjelaskan kepada mahasiswa, anak-anak karena keluarga mereka diculik, dibunuh dan ditembak mati,"ujarnya.
Banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya membuat Gerakan Melawan Muda menganggap rencana pemberian gelar tersebut tidak pantas. Mereka dengan tegas menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional.