Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam sesi debat Cawapres nomor 1 Hatta Rajasa tidak menjawab pertanyaan cawapres nomor 2 Jusuf Kalla mengenai mafia minyak dan gas (migas) dalam Debat Cawapres yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6) malam.
Hatta hanya menjelaskan bahwa dari waktu ke waktu impor minyak terus dikurangi. Hatta mengatakan kalaupun ada mafia minyak tentunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengusut.
“Kalau mengimpor minyak, kan tidak ada larangan,” katanya.
Seperti diberitakan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memproses dugaan adanya mafia di sektor migas. Lembaga antirasuah itu harus mencegah terjadinya kebocoran pendapatan negara karena aksi segelintir orang.
"Selama ini Indonesia terus diskenariokan tergantung pada BBM impor. Ini disengaja, kilang pengolahan tidak didirikan, agar impor jalan terus dan komisi diperoleh oleh mafia migas," kata Direktur Pengolahan Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas Ferdinand Hutahayan di Jakarta.
Pernyataan Ferdinand ini sebagai tindak lanjut dari laporan yang disampaikan Senin (16/6) lalu. Dalam pengaduan itu, SKK Migas melaporkan mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan pengusaha Mohammad Reza Chalid yang diduga terlibat dalam mafia migas.
Ferdinand mengatakan, kebijakan pemerintah soal impor minyak tidak berpihak pada kepentingan rakyat saat Hatta duduk mengomandani tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Dari hitungan SKK Migas, kata Ferdinand, kerugian negaranya mencapai Rp 36 triliun per tahun. (Advetorial)