Baca tanpa iklan
Laporan Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), mengatakan pihak Joko Widodo (Jokowi) - JK berharap tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam susunan kabinet yang sudah dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY).
Kata dia, kalau pun perlu diubah, ia mengusahakan pengubahan tersebut hanya berskala kecil.
Kepada wartawan di kediamannya di Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2014), JK menyebutkan untuk mengubah susunan kabinet dengan cara perampingan seperti yang sering disarankan oleh para pengamat, kata dia bukanlah hal yang mudah.
"Untuk mengubah struktur (kabinet) butuh berbulan-bulan. Nanti disusun lagi di mana kantornya, siapa Dirjennya, kapan kerjanya. Karena itu maka jauh lebih baik perubahan kecil," katanya.
Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak membandingkan Indonesia dengan negara yang ukurannya lebih kecil seperti, Malaysia dan Singapura, selain itu kata dia perbadingan jumlah menteri juga tidak bisa dilakukan dengan membandingkan Indonesia dengan negara yang bersistem federal.
"Indonesia kan penduduknya dua ratus lima puluh juta lebih, kita negara kepulauan, jadi kabinet harus kuat. Jangan dibandingkan dengan Malaysia, dia negara federal, penduduknya tidak sebanyak kita," ujarnya.
Kabinet yang akan dibentuk Jokowi - JK adalah kabinet yang mempunyai kemampuan, leadership atau kepemimpinan dan jujur. Kandidat menteri untuk mengisi kabinetnya kata harus merupakan seseorang yang profesional di bidangan, baik berasal dari Partai Politik (Parpol) maupun dari luar parpol.
Partai kata dia merupakan gudangnya orang-orang yang profesional, dan bukan gudangnya orang tidak jujur seperti yang di stigmakan selama ini. Ia menyinggung kejujuran adalah sifat pribadi dan bukan sikap partai, dan JK menyebut banyak juga menteri dari luar partai yang terjerat kasus hukum.
Selain itu karena yang mengusung Jokowi - JK di pemilihan presiden (pilpres) merupakan gabungan dukungan partai politik, maka sudah menjadi kewajiban bagi Jokowi - JK untuk mendengar juga suara partai.
"kan kabinet itu bagian dari pada politik nasional kekuasaan, politik nasional itu kan pembicaraan antara partai, otomatis harus menghargai suara partai," tandasnya.