Baca tanpa iklan
Laporan Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basara mengaku menghormati keputusan Susilo Bambang Yudoyono (SBY), yang melalui akun Twitternya menyatakan Partai Demokrat yang ia pimpin itu tetap akan mengambil posisi netral.
Tidak merapat ke Jokowi, tidak juga terang-terangan jadi oposisi.
Kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2014), ia mengatakan bahwa pengumuman netralnya Partai Demokrat yang sebelumnya sempat disebut Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) akan bergabung ke koalisi, tidak akan serta merta menutup jalan bagi kedua partai itu untuk bekerjasama.
"Kita ambil positifnya, Pak SBY memberi kesempatan Pak Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya," terangnya.
Ahmad Basara menyebutkan, kader Partai Demokrat yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Harry Sinyo Sarundajang pada pemilu presiden (Pilpres) lalu didapuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan Jokowi - Jusuf Kalla.
Suara pasangan tersebut di Sulut justru melampaui suara Prabowo Subianto - Hatta Rajasa walaupun Partai Demokrat mendukung pasangan tersebut.
Selain itu salah seorang kader Partai Demokrat, Ruhut Sitompul pada masa kampanye lalu, telah memutuskan untuk mengalihkan dukungannya ke Jokowi - JK.
"Ketika SBY-Boediono, PDIP sudah bekerjasama dengan berbagi tugas, pak SBY menjalankan pemerintahan, kami mengawasi," ujarnya.
Lebih lanjut ia mengatakan PDIP hingga kini masih terus membuka diri terhadap partai politik mana pun, yang punya kesamaan ideologi dan semangat membangun bangsa.