Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan Fraksi PDI Perjuangan turut membahas persoalan BBM. Dalam rapat pembahasan RAPBN 2015 juga diikuti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kita bahas skenario subsidi termasuk subsidi BBM, listrik maupun yang terkait dengan berbagai macam subsidi yang diluar BBM," kata Ketua DPP PDIP Arif Budimanta usai rapat di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Selasa (26/8/2014).
Mengenai pertemuan Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bali, besok, Arif mengatakan presiden terpilih itu akan membahas RAPBN 2015.
"Karena kan Pak SBY mengatakan sejak awal beliau menyediakan karpet merah untuk memberikan koridor agar program Jokowi-JK terinternalisasi pada RAPBN 2015," ujar Arif.
Arif mengatakan pihaknya memberikan analisa kepada Jokowi-JK mengenai postur anggaran secara keseluruhan termasuk asumsi makro, pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah.
"Selain itu program janji kepada rakyat dapat terimplementasi secara langsung, di 2015, itu kita harapkan Indonesia Pintar, sehat, kita berharap alokasi 2015 , maka program Indonesia Pintar bisa dilakukan pada tahun ajaran baru 2015," kata Anggota Komisi XI DPR itu.
Arif juga menceritakan pilihan sulit kenaikan BBM. Dimana pemerintahan Jokowi-JK memiliki keterbatasan dalam proses percepatan kesejahteraan pada lapis bawah.
"Untuk persolan itu harus ada intensif anggaran yang besar, didapat dari mana, dengan menggenjot penerimaan," imbuhnya.
Arif mengaku peneriman pendapatan negara tidak maksimal. Hal itu disebabkan penerimaan pajak yang belum mencapai 100 persen. Kemudian pengelolaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Proses analisis subsidi BBM agar lebih tepat sasaran intinya seperti itu. Memang ketidak mampuan kita dalam pengelolaan kuota itu. Ada proses penyimpangan dipakai masyarakat malah industri," ujarnya.