Laporan Wartawan Tribunnews.com Erik Sinaga 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintahan Prabowo Subianto sedang bekerja keras berbenah dan memperbaiki berbagai regulasi terkait kenyamanan berusaha khususnya bagi kalangan industri dan juga regulasi peningkatan kesejahteraan pekerja.

Hal itu disampaikan Jumhur Hidayat di acara Konferda DPD KSPSI DI Yogyakarta, Minggu 5 Januari 2025 di Gunung Kidul Yogyakarta. 

Dalam sambutannya Jumhur memesankan beberapa hal terkait dengan perjuangan buruh ke depan karena saat ini baik Pemerintah maupun DPR tidak alergi lagi terhadap buruh. 

"Pertama, bagi pimpinan buruh termasuk DPD KSPSI Yogyakarta ini harus berkhidmat kepada aspirasi anggota. Kedua, karena KSPSI organisasi terlama dan terbesar maka bersikaplah sebagai Saudara Tua kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang relatif baru lahir.

Yang terakhir, manfaatkan momentum untuk perbaikan ekosistem industri dan kesejahteraan buruh mumpung Pemerintahan Prabowo saat ini gandrung pada industri dan pro buruh", tegas Jumhur.

Baca juga: Jumhur Hidayat: KSPSI Sambut Gembira Upah Minimum Naik 6,5 Persen yang Diumumkan Presiden Prabowo

Selanjutnya Jumhur juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah dan DPR membuka kesempatan untuk menyempurnakan UU tentang Ketenagakerjaan menjadi satu kesatuan utuh. 

"Di tingkat nasional saat ini berbagai konfederasi dan federasi mengadakan Forum Urun Rebug untuk menyiapkan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan yang baru nanti. Intinya dalam UU nanti, harus ada kepastian dalam kerja, pendapatan layak dan jaminan sosial yang luas cakupannya'", pungkas Jumhur

Hadir dalam Konferda DPD KSPSU DI Yogyakarta itu antara lain Bupati Kulon Progo Sunaryanta, Kadisnaker Pemprov DIY, Dir Intelkan Polda DIY, Kadisnaker dan Kapolres Kulon Progo, unsur APINDO DIY dan tentunya seluruh pimpinan Federasi Serikat Pekerja Anggota KSPSI DPD DIY, DPC KSPSI se DIY dan beberapa pengurus unit kerja dari berbagai industri.