TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan, partainya mendukung calon kepala daerah tak harus dari partai politik. Pihaknya menyarankan kepala daerah bisa berasal dari akademisi ataupun tokoh.
"Kalau kepala daerah nanti tidak perlu harus anggota partai. Bisa juga itu dari guru besar, tokoh masyarakat terkemuka, dan tidak perlu mutlak punya uang," kata Martin ketika dikonfirmasi, Jumat (5/9/2014).
Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, calon kepala daerah non partai juga memiliki integritas yang mumpuni menjadi pemimpin sebuah daerah. Menurutnya, pihaknya pun akan menyarankan kepada KPK membuat rambu-rambu agar orang berintegritas non partai berpartisipasi dalam Pilkada.
"Kita akan mendukung calon yang berintegritas dan kita akan buat rambu-rambunya. Harus diterangkan agar KPK ikut memberi pendapat calon-calon kepala daerah yang akan maju," tuturnya.
Masih kata Martin, partainya menghendaki digelarnya pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang sesuai dengan semangat antikorupsi.
"Jadi Pemilukada langsung harus diakui rawan korupsi. Kalau lewat DPRD itu relatif lebih mudah diawasi dan dikontrol KPK. Ini sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi," kata Martin.