Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau organisasi kemasyarakatan berbasis agama di Indonesia lebih aktif menyuarakan pemberantasan antikorupsi. Itu menyusul lunturnya pemahaman masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan integritas
Menurut Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, fenomena lunturnya pemahaman masyarakat itu ditandai oleh hasil survei KPK terkait survei integritas Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014.
"Beberapa hal yang menarik misalnya, hasil survei ini, untuk kalanagan Strata Satu (Sarjana) ke atas 85 persen menjawab bahwa kalau ada pemberian dianggap sebagai hal lumrah," kata Busyro.
Hasil survei itu jelas Busyro menandakan gejala meningkatnya permisifitas atau membolehkan di tengah masyarakat. Sejalan dengan itu, persoalan pemberian seperti money politics atau politics menjadi suatu persoalan di masyarakat.
"Masyarakat kita terganggu dengan maslah money politics," ujarnya.
Busyro menilai pesan-pesan integritas yang merupakan bagian dari antikorupsi dalam nilai-nilai keagaman belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal itu sambung dia, tak terlepas dari masih belum "membuminya" nilai-nilai agama yang berkaitan dengan antikorupsi maupun integritas. Padahal, itu dinilai penting untuk membantu tata kelola negara menuju arah lebih baik
"Kami beranggapan bahwa agama itu tidak hanya dilangitkan, tapi dibumikan yang kemudian di penetrasikan sebagai alat kontrol tata kelola negara," kata Busyro.
Karena itu dalam pertemuan beberapa waktu lalu dengan sejumlah Ormas Keagamaan, yang memaparkan hasil survei integritas, melahirkan kesepakatan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak dilaukan secara tunggal oleh KPK.
"Tadi ada kesepakatan bahwa program pencegahan akan di-back up oleh LSM dan Ormas-Ormas agama," kata Busyro.
Sementara Yani Kardono dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menyatakan siap mendukung program-program yang akan dijalankan KPK.
Sementara utusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Fikri Yasin menyambut baik ajakan KPK. Dia menilai diperlukan upaya sistematis mendorong peningkatan integritas dan pencegahan korupsi menyangkut seputar penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air. Muhammadiyah tambah Fikri, bersama KPK akan menyiapkan program-program tersebut.
"Kami dari Muhammadiyah dengan KPK akan siapkan program-program pencegahan, dua atau tiga Pemilu lagi, bentuk pelanggaran bisa kita kecilkan," kata Fikri.
Edwin Firdaus