Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) tetap mendukung Pilkada tidak langsung. Meskipun PAN mengakui pilkada DPRD pada masa lalu sarat dengan praktek politik uang.
"Tapi Pilkada langsung lebih banyak mudharatnya lalu merusak moralitas masyarakat," kata Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Yandri mengatakan ada pula bandar judi yang menebak pemenang pilkada. Hal itu mencemarkan moral masyarakat. "Banyak kepala daerah yang tidak berkualitas, sumber daya asing dikuasi cukong asing, 327 kepala daerah tersangkut kasus korupsi," kata Yandri.
Ia mengatakan efek negatif pilkada langsung lebih besar. Yandri meminta pilkada langsung dimoratorium sampai data kependudukan tersedia dengan baik, penegak hukum dan penyelenggara pemilu berkualitas sehingga mendapat pilkada yang murah.
"Pilkada DPRD tidak aneh. Jangan terlena pujian orang lain Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga di dunia tetapi aset dikuasi asing," ujarnya.
Opsi Pilkada tidak langsung juga diambil oleh Fraksi PPP serta Gerindra. Sementara perwakilan PKS Agus Purnomo mengakui pihaknya kembali pada putusan awal yakni Pilkada tidak langsung.
"Semua hal punya argumentasi lalu memilih ketika akhirnya memilih pertimbangan ulama adalah akhirnya diantara dua pilihan mana yang paling kecil bahayanya," tuturnya.