Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menegaskan sikapnya mendukung Pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar Nurul Arifin mengatakan pihaknya sepakat dibawa ke rapat paripurna besok, Kamis 25 September 2014.
Golkar mengakui pilkada langsung dan tidak langsung tetap berlangsung demokratis. Bahkan legitimasi kedua sistem itu tetap kuat.
Golkar, kata Nurul, melihat pada efektivitas penyelenggaran kepala daerah dimana merebak politik uang serta tersangkut kasus korupsi.
"Kemudian pelibatan birokrasi oleh calon petahana, ada black campaign yang dilakukan calon," ujar Nurul di gedung DPR Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Untuk itu, Golkar berpendapat evaluasi sistem pilkada secara langsung dan menyusun formula baru sesuai dengan Pancasila. Golkar melihat pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD sesuai dengan kebudayaan Indonesia. "Sebab dipilih rakyat dan tidak berbiaya tinggi," imbuhnya.
Nurul juga mengatakan sistem paket justru menimbulkan rivalitas kepala daerah dengan wakil kepala daerah.
"Alih-alih bantu malah sibuk intip momen kelamahahan, atau sengaja kepala daerah dijerat sendiri dan kena hukuman sehingga bisa diberhentikan. Wakil kepala daerah bisa jadi kepala daerah," tuturnya.