Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perlahan, rahasia Fraksi Demokrat akhirnya terbongkar. Tindakan meninggalkan rapat paripurna (walkout) menjelang voting anggota DPR RI untuk memilih Pilkada langsung atau Pilkada melalui DPRD dianggap atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyoyono.
Bahkan Ruhut Sitompul mengatakan, SBY berkirim pesan singkat kepada pimpinan fraksi. Namun informasi ini dibantah Ignatius Mulyono, dan menyebut Ketua DPP Benny K Harman lah yang mengambil inisiatif walkout.
Selaku Ketua Umum Partai Demokrat, SBY yang sedang berada di Amerika Serikat mengirimkan SMS meminta kadernya meninggalkan ruangan karena opsi Pilkada langsung dengan 10 syarat yang diusung Demokrat ditolak fraksi-fraksi lain.
"Dapat SMS kata dari Max Sopacua sama Ibu Nurhayati, ya sudah. Dari SBY, ya sudah. (Mau lakukan) apa lagi?" ujar Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul di Kompleks Parlemen, Jumat (26/9).
Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris menyatakan, pernyataan kekecewaan SBY atas manuver fraksi Demokrat yang menyebabkan disahkannya pilkada melalui DPRD, tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan.
"Siapa sesungguhnya penentu arah kebijakan fraksi Partai Demokrat? Apakah SBY sebagai ketua umum atau pimpinan Fraksi Demokrat tanpa konsultasi dan sepengetahuan dari DPP partai?" Charles mempertanyakan.
"SBY sebagai ketua umum dan wajah dari Partai Demokrat harus memperjelas hal ini agar rakyat tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi politik yang telah merampas kedaulatan rakyat," katanya lagi.
Ruhut mengatakan, aksi walkout dari sidang paripurna Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang dilakukan Fraksi Demokrat, Jumat dini hari, sudah berdasarkan persetujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Karena informasi itu, Ruhut mengaku terkejut mendengar informasi SBY kecewa terhadap keputusan pemilihan kepala daerah kembali dipilih DPRD. Ruhut mengaku baru mengetahui hal itu saat ditanya wartawan.
Ruhut menjelaskan, saat Fraksi Demokrat memutuskan walkout, dia langsung meminta penjelasan dari anggota Fraksi Demokrat lain, yakni Max Sopacua.
Menurut Ruhut, Max yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Demorkat menyebut keputusan walkout berdasarkan instruksi langsung dari SBY.
Ruhut tak mau ambil pusing jika belakangan SBY terhadap hasil paripurna. Menurut dia, Max yang harus bertanggung jawab.
"Itu urusan Waketum (Max), yang penting katanya ngaku sudah izin. Pak Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekjen Demokrat) juga ada kemarin," ucap Ruhut.
Sebelumnya, pada sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada, Demokrat meminta ada opsi ketiga sebagai pilihan voting dalam pengambilan keputusan. Opsi ketiga itu adalah pilkada langsung dengan 10 syarat yang diajukan Demokrat. Dua opsi lainnya ialah opsi pilkada langsung dan tidak langsung.
Setelah melalui pemungutan suara atau voting, suara terbesar dari fraksi-fraksi parpol yang berada di Koalisi Merah Putih memenangkan pertarungan.
Permintaan Demokrat itu didukung tiga fraksi yang mendukung pilkada langsung, yaitu PDI Perjuangan, Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Ketiga fraksi ini meminta pimpinan sidang paripurna yang di bawah kendali Priyo Budi Santoso untuk meloloskan permintaan Demokrat.
Namun, belakangan Demokrat malah memilih walkout. Hasil voting, sebanyak 226 anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung pilkada lewat DPRD. Sedangkan anggota DPR yang mendukung pilkada langsung hanya 135 orang.
Pilkada melalui DPRD didukung Fraksi Partai Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan PPP. Sedangkan pendukung Pilkada langsung adalah Fraksi PDIP, PKB dan Hanura.
Meski Fraksi Demokrat memilih walkout, ada delapan orang anggotanya yang bertahan dan memilih mendukung opsi pilkada langsung.
Dari Amerika Serikat, SBY mengaku kecewa soal pengesahan RUU Pilkada dengan mekanisme pilkada lewat DPRD. Menyikapi hasil itu, Demokrat akan mengajukan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi nantinya.
Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Ignatius Mulyono salah satu dari delapan anggota DPR dari Fraksi Demorkat yang bertahan di ruangan paripurna RUU Pilkada dan memilih mendukung pilkada langsung. Menurut Ignatius, sikapnya itu justru menuruti perintah Ketum SBY.
"Ketua Umum sudah jelas mendukung pilkada langsung. Kalau WO tidak bisa diaplikasikan itu. Saya sendiri menggunakan hak politik saya. Kader itu harus betul-betul ikuti instruksi Ketua Umum," kata Ignatius.
Dia heran atas sikap walkout yang berbeda dengan instruksi SBY, yang akhirnya kecewa. Menurutnya, wajar SBY kecewa karena selama dua periode di pemerintahan, dia bisa merealisasikan sistem pilkada langsung.
"Yang WO itu kan hanya sesuai dengan apa yang disampaikan Benny K Harman. Kita sudah mampu 10 tahun ini melaksanakan demokrasi pilkada langsung oleh rakyat. Itu yang menjadikan tanda tanya padahal arah Ketua umum untuk pilkada langsung," sebut Ketua Baleg DPR tersebut.
Lantas, bagaimana dengan adanya kabar kalau SBY yang memberikan instruksi agar fraksi Partai Demokrat walk out?
Dia mengaku tidak tahu persoalan ini. Ditanya kemungkinan sanksi terhadap kader yang tidak ikut WO, dia menyerahkan hal tersebut kepada partai.
"Nggak apa-apa diberi sanksi. Kita menjalankan perintah ketua umum. Apakah kader patuh wajar diberi sanksi? Saya nggak tahu itu (SMS instruksi WO). Tanya Pak Max (Waketum PD)," tuturnya. (tribunnews/fer/zul/mal/kompas.com)