Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sangat terhormat dengan diberikannya baret dan brevet kehormatan dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
Menurutnya, hal tersebut bukanlah lambang simbolis belaka. Terlebih dengan kewenangan gubernur yang diberikan untuk memberikan suatu perintah dalam situasi genting berdasarkan Undang-undang TNI.
"Dengan Undang-undang TNI apalagi mau ada otonomi daerah, UU baru kewenangan gubernur ini kan tinggi. Tingginya itu sebenarnya sampai pada level bagaimana mengendalikan daerah namun juga di sisi kemiliteran," kata Ganjar di Dermaga Semampir Komando Armada Timur (Koarmatim), Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/10/2014).
Menurutnya, di Jawa Tengah sistem tersebut sudah diterapkan dalam situasi genting seperti saat bencana alam. Salah satunya ialah menerjunkan pasukan TNI dengan koordinasi Kodam saat ada bencana alam.
"Maka ini adalah sesuatu yang menarik. Di luar perang, kita bisa gunakan. Jadi Jawa Tengah itu kita bisa gunakan, kita minta (TNI) dilibatkan saat Gunung Slamet meletus, juga saat Gunung Merapi dan Gunung Merbabu," ujarnya.
Diketahui, saat penyematan baret dan brevet kepada para gubernur, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan memberi keleluasaan bagi para gubernur untuk mengadakan apel terhadap TNI.
"Saya izinkan untuk menggunakan apel upacara, atau untuk apel apapun yang berkaitan dengan TNI," kata Jenderal Moeldoko dalam sambutannya.
Moeldoko menginginkan TNI dan pemerintah daerah dapat saling bekerjasama dalam upaya pertahanan daerah di Indonesia.
Dengan simbol penyematan baret hitam dan brevet kehormatan kepada para gubernur, diharapkan bisa menjadi pengikat kesatuan usaha TNI bersama pemerintah daerah.
"Dalam membangun daerah dan dalam menghadapi berbagai ancaman. Baik dalam aspek keamanan maupun ancaman kemiskinan dan kebodohan," ujarnya.