Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penambahan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hangat diperbincangkan belakangan ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Apabila wacana tersebut dilakukan hanya untuk bagi-bagi kursi sebaiknya tidak perlu direalisasikan.
"Harus liat urgensinya, bila hanya untuk bagi-bagi kursi sangat tidak perlu," kata Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan dalam pernyataannya, Minggu(12/10/2014).
Tidak hanya itu, Daniel juga meminta pemekaran komisi DPR dilakukan secara selektif dan benar-benar berdasarkan target peningkatan kinerja.
"Karena konsekuensi ke penambahan anggaran, baik pengadaan ruangan, staf, kelengkapan," katanya.
Hanya saja kata politisi dari Dapil Kalimantan Barat ini selama memang relevan untuk peningkatan kinerja tupoksi DPR dan membantu kinerja eksekutif. pemekaran komisi masih bisa dipertimbangkan.
"Itu pun bisa diketahui setelah jelas benar struktur dan nama kementerian kabinet Jokowi-JK," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto menuturkan, wacana penambahan jumlah komisi DPR masih sebatas usulan yang harus dipelajari dan dilakukan kajian bersama.