TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Pemilu Jerry Sumampow melihat masyarakat Indonesia sudah muak dengan politik "pencitraan" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Politik pencitraan yang menurutnya sebagai politik tipu-tipu (politik kebohongan) yang dimainkan SBY adalah terkait lahirnya Perppu Pilkada.
Karena, Jerry jelaskan, setelah Partai Demokrat menjadi harapan untuk menyelamatkan Pilkada langsung tapi tidak dilakukan.
Kemudian, muncul SBY dengan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU pilkada tak langsung yang sudah disahkan pemerintah dan dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
"Saya kira kita sulit mengerti, seorang ketua dewan pembina, ketua umum partai Demokrat dan Presiden, itu tidak bisa mengendalikan Fraksi Demokrat di DPR RI, untuk tidak Walkout, atau dengan kata lain tetap memilih opsi Pilkada langsung. Ini menurut saya sulit dimengerti," tegas Jerry dalam Diskusi bertajuk "Politik Bohong dan Jegal-jegalan: Mampukah Jokowi Bertahan?", di Cikini, Jakarta, pada Minggu (12/10/2014).
Hal itu menurutnya, bisa dipahami bila dilihat dalam bingkai Politik pencitraan yang selama 10 tahun dimainkan SBY.
"Setelah reaksi rakyat, SBY tampil seolah-olah sebagai pahlawan demokrasi dengan menawarkan Perppu. Dengan harapan orang-orang seperti kita senang juga dengan Perppu itu. Tapi mungkin kita senang juga. Tapi kita tidak senang dengan cara berpolitik seperti itu," ujarnya.
Contoh lahirnya Perppu Pilkada, kata dia menjadi salah satu contoh dari sekian banyak hal lainnya yang dipertontonkan SBY selama 10 tahun pemerintahannya. Yakni, Politik pencitraan, politik tipu-tipu dan politik kebohongan.
Hingga berita ini dimuat, masih diusahakan konfirmasi dari pihak Juru Bicara Kepresidenan. (*)