Mereka yang Berpeluang Jadi Pembantu Jokowi-JK (8)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan dilantik tiga hari lagi. Senin, 20 Oktober 2014, pasangan pemenang pemilu presiden ini akan diambil sumpahnya di hadapan sidang paripurna MPR RI, Senayan, Jakarta.
Sehari kemudian, Selasa (21/10/2014), Jokowi direncanakan mengumumkan nama-nama kabinetnya. Siapa saja mereka yang akan duduk di kabinet? Berikut laporan Tribunnews.com mengenai beberapa orang yang dinilai berpeluang sebagai pembantu presiden.
Posisi Menteri Perindustrian versi Kabinet Alternatif Pilihan Rakyat (KAUR) menyodorkan tiga nama. Mereka adalah mantan politikus Partai Golkar Poempida Hidayatullah Djatiutomo, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Joenoes Supit, dan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Prof Dr Ir Tri Yogi Yuwono.
Poempida merupakan anggota DPR 2009-2014 dari Partai Golkar. Suami Fahrina Fahmi Idris, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), itu mengaku tidak tahu siapa yang merekomendasikan namanya masuk ke daftar KAUR.
"Saya tidak kenal teman-teman KAUR. Kalaupun kenal, saya cuma tahu nama, tetapi tidak ada hubungan intensif. Saya juga tidak melakukan persuasi-persuasi supaya nama saya dicantumkan. Jadi, saya mengapresiasi mereka yang menominasikan," kata Poempida kepada Tribunnews.com di kediaman pribadinya, Mampang, Jakarta Selatan, berapa waktu lalu.
Setelah namanya masuk bursa calon menteri, Poempida sempat bertemu mantan Presiden BJ Habibie. Menurut Poempida, profesor pesawat antibocor itu mendukungnya masuk kabinet Jokowi-JK. "Bahkan Pak Habibie menulis rekomendasi juga, mendukung (saya masuk kabinet Jokowi-JK)," kata pria berusia 42 tahun tersebut.
Menurut Poempida, seorang menteri tak harus memiliki latar belakang yang sesuai bidangnya. Menteri Perindustrian tidak berarti diisi profesional perindustrian. Profesional yang tak punya pengalaman di bidang industri pun bisa menjadi Menteri Perindustrian.
Kementerian, menurut Poempida, berbicara dalam konteks kebijakan. Menteri hanya mengatur basis-basis yang perlu diatur. Sedangkan pelaksanaan kebijakan akan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder).
"Industri terdiri atas berbagai macam sektor. Di tiap sektor sudah ada orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, itu yang namanya stake holder. Misalnya pabrik gula, kan ada asosiasinya, lalu dengarkan harapan asosiasi itu," ujar Poempida.
Poempida, satu dari politikus yang dipecat Golkar karena 'membelot' dari kebijakan partai. Poempida mendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-JK, sedangkan Golkar mendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Dua lainnya Nusron Wahid dan Agus Gumiwang. Dua nama terakhir masih duduk di DPR, meskipun dipecat partai.
Poempida mengatakan, implementasi teknologi tinggi dalam industri jangan dikonotasikan dalam konteks otomatisasi dan menghilangkan tenaga kerja. Menurutnya, persepsi yang salah ini harus diluruskan dalam hal pembangunan manusia Indonesia.
"Industri berteknologi tinggi akan memberikan daya saing yang lebih baik dalam bentuk produk akhir di pasar," katanya.
Tantangan Indonesia ke depan adalah persoalan penciptaan lapangan kerja yang memberikan kesejahteraan secara riil bagi rakyat. Untuk itu, sumber daya manusia Indonesia harus mau berevolusi dan beradaptasi sesuai teknologi yang berkembang.
Selama SDM diberi pelatihan dan bimbingan yang tepat maka mereka pun akan mampu beradaptasi dengan teknologi canggih level industri. Menurut Poempida, hal tersebut harus menjadi fokus Pemerintah ke depan. Bukan hanya sekadar mendorong adaptasi teknologi tetapi juga mendorong tumbuh kembangnya teknologi tinggi. "Karena pasar akan senantiasa menyerap produk-produk seperti itu," ucapnya. (Tribunnews.com/rahmat patutie)