Baca tanpa iklan
Lebih jauh dia menyebut, malam itu, tiga kali nama Rizal Ramli ditlak Jusf Kalla. Rizal Ramli, ekonom yang sempat membantu SBY dalam menyusun kebijakan prekonomian saat menjabat Menteri ESDM, semula diberi pos sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Karena ditolak JK, maka SBY mengalah dan memosisikan Rizal sebagai calon Menteri Keuangan.
"Tapi JK juga tidak setuju. Menyebut Pak Rizal Ramli musuhnya mafia Barclay, musuhnya para pengusaha, maka SBY pun tunduk.
Setelah ditolak dua kali, kata dia, SBY berharap Rizal Ramli tetap mendapat jatah di kabinet. "SBY menawarkan posisi menteri BUMN. Tapi lagi-lagi ditolak JK," kata Abdul Rachim.
Dan selama itu pun, Rizal Ramli kontak-kontak dengan seorang kepercayaan SBY, calon menteri juga, dalam hal menyusun menteri. Sang menteri terus memberi tahu menit ke menit mengenai perkembangan dan posisi Rizal Ramli yang berubah-ubah.
Selain ditolak Jusuf Kalla, Rizal Ramli mulai kesal.
"Jadi sekitar 45 menit sebelum pengumuman, Jusuf Kalla menelepon Pak Rizal Ramli. Konon saat itu, cerita pak Riza, Pak Jusuf Kalla menelepon tapi HP-nya dibuka, pakai speaker sehingga didengar beberapa calon menteri, beramai-ramai. Saat itu juga Pak Rizal merasa dipermainkan, dan menolak tawaran Menteri BUMN. 'Saya bukan mencari kerjaan, saya menolak'," kata Abdul Roachim, menirukan cerita Rizal Ramli.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui adanya dinamika dalam penyusunan kabinet era pemerintahannya bersama Presiden Joko Widodo. Dan dinamika ini sama dengan ketika dia menyusun formasi menteri bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2004.
Bahkan, pada 10 tahun lalu, ada nama menteri yang diganti setengah jam sebelum pengumuman.
"Sama, 2004 juga sama. Itu 2004, setengah jam sebelum pengumuman, itu masih ganti karena ada yang tidak cocok. Jadi, sama saja," kata JK, saat wawancara dalam acara Mata Najwa yang disiarkan Metro TV, Rabu (22/10) malam.
Ia mengatakan, penyusunan kabinet masih bisa berubah pada detik-detik terakhir karena ada informasi atau data yang belakangan masuk menjadi pertimbangan.
"Data belakangan, ini lebih baik dari ini, enggak cocok, tentu kita sesuaikan. "Jadi, bukan alot, tapi menyusun kabinet mempertimbangkan banyak hal," kata JK.
Ia mengatakan, sebelum kabinet terbentuk, kredibilitas dan integritas calon menteri harus diperiksa. JK bersama Presiden Joko Widodo juga harus menyeimbangkan jumlah menteri dari partai politik dan non-partai politik seperti yang sudah disepakati sebelumnya.
Selain itu, perancangan kabinet juga harus mempertimbangkan keseimbangan suku, agama, hingga jender.
"Semuanya diharmonisasikan, tapi yang paling pokok dan tidak bisa kurang adalah kemampuan dan pengalamannya," ujar JK.