Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kisruh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap berlanjut meski telah diselenggarakannya Muktamar VIII Surabaya dan menetapkan M. Romahurmuziy sebagai ketua umum.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai, Suharso Monoarfa mengatakan Muktamar VIII merupakan suatu langkah untuk mengakhiri konflik internal partai. Ia menyatakan bahwa Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair alias Mbah Mun telah dimanfaatkan sejumlah oknum untuk memecah belah PPP.
"Mbah Mun itu dengan hormat kita kepada beliau suka dibawanya kemana-mana. Orang baru pulang dari haji kemarin langsung dibawa-bawa kan kasihan," kata Suharso saat menghadiri Rapimnas I PPP di Hotel Crowne Plaza, Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (29/10/2014).
Menurutnya, Mbah Mun sebagai Ketua Majelis Syariah PPP tidak mempunyai kewenangan dalam menyikapi hasil muktamar PPP di Surabaya. Ia berpendapat
Ketua Majelis Syariah tidak mempunyai peran eksekutif di partai namun punya peran kultural sebagai orang yang dihormati.
"Dia (Mbah Mun) sudah sepuh orang yang dihormati, eh malah dijadikan stempel pembenaran langkah-langkah mereka yang inkonstitusional," kata Suharso.