Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan bagian dari janji kampanye Jokowi-JK di Pilpres 2014 rencanannya akan mulai diluncurkan pada minggu pertama November 2014.
Menteri Kordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PKM), Puan Maharani, menegaskan hal tersebut usai menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2014).
Puan mengatakan peluncuran KIS dan KIP akan dilakukan langsung oleh Jokowi-JK dan sejumlah kementerian terkait.
"Peluncuran Kartu Indonesia Sehat dan (kartu) Indonesia Pintar (dilakukan pada) minggu pertama November. Peluncuran Kartu Indonesia Sehat dan Pintar merupakan salah satu janji Presiden dan Wakil Presiden, ini memang harus diluncurkan secepatnya," katanya.
Dalam kesempatan itu Puan mengatakan, kementeriannya sudah berkordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian-kementerian terkait untuk membahas soal anggaran. Menurut Puan DPR pun telah menyetujui anggaran untuk dua kartu tersebut.
"Darimana (sumber dananya) ini, kita akan bicara lebih detil lagi dengan Kemenkeu, kita akan bicara dengan Menteri pendidikan, Menteri kesehatan mengenai anggaran, teknisnya di kementerian terkait," ujarnya.
Pemerintah pusat akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendata siapa saja yang berhak menerima KIS-KIP, serta ikut memonitor pelaksanaan program-program tersebut.
Dalam penyalurannya pemerintah akan berkordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT.Pos Indonesia serta Bank Mandiri. Data-data seperti nama dan alamat penerima KIS-KIP akan diberikan ke lembaga-lembaga tersebut, sehingga mengurangi potensi salah sasaran.
"Hampir kurang lebih satu juta kartu dalam tahap pertama sampai desember 2014, sudh bisa diterima sejumlah kluarga," terangnya.
Target penerima KIS adalah keluarga-keluarga pra sejahtera yang selama ini belum tercakup dengna fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Selain itu dalam pelaksanaannya KIS juga tidak akan tumpang tindih dengan program BPJS yang sudah dijalankan sejak jaman Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Kata Puan ada penyakit-penyakit yang tidak ditanggung BPJS, akan ditanggung oleh KIS.
"Perbedan dengan kartu lain scara taknis ada, kami berharap bisa dilakukan preventif, orang-orang tiadk sakit juga berhak gunakan kartu itu," jelasnya.
Sedangkan terkait KIP, kata Puan pemerintah ingin lebih menjamin masyarakat Indonesia bisa mengenyam pendidikan hingga 12 tahun.