Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang pasang partisipasi masyarakat selama masa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, bisa dikatakan menjadi tonggak termutakhir keinginan publik untuk mencecap Indonesia yang lebih baik.
Gejolak massa tersebut, bukan tanpa sebab kuat. Jauh hari sebelum dilantik menjadi Presiden RI, Joko "Jokowi" Widodo berjanji melakukan perubahan fundamental dalam berbagai bidang di bawah panji "Revolusi Mental" sebagai term utama.
Menurut sang empu wacana itu sendiri, revolusi mental diartikan sebagai praksis rakyat Indonesia untuk mengenal karakter orisinal bangsa. Hal itu, diyakini Jokowi sebagai premis untuk pembuatan program revitalisasi ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Pendek kata, revolusi mental dianggap sebagai telos masyarakat Indonesia guna mencapai eudaimonia.
Namun, gegap gempita masyarakat terhadap adanya perubahan signifikan di era Jokowi-JK kekinian tampak mengalami arus balik. Revolusi mental sebagai madah, sudah jarang dilafalkan oleh Jokowi-JK. Term tersebut, semakin termarjinalkan setelah Jokowi-JK mengumumkan dan melantik para penggawanya yang ia namakan "Kabinet Kerja".
Sebabnya, banyak pihak yang meragukan zaken kabinet tersebut mampu mengakselerasikan berbagai program yang senafas dengan ide revolusi mental Jokowi. Apalagi, ada sejumlah menteri dianggap pro-pasar bebas yang diasosiasikan sebagai oposisi biner revolusi mental.
Fenomena ini, sebenarnya tak terlalu mengagetkan. Sebabnya, Jokowi sendiri tak pernah secara gamblang menyusun konsep revolusinya yang memakai tanda petik tersebut, sehingga bisa menjadi panduan operasional pemerintahannya.
Jokowi, hanya pernah menjabarkan konsepsinya tersebut dalam satu tulisan singkat yang dipublikasikan dalam kolom opini surat kabar harian Kompas.
Sebagai acuan, Bung Karno pada awal Demokrasi Terpimpin, terlebih dulu merumuskan konsepsi "Revolusi Indonesia" dalam Manifesto Politik sebagai landasan filosofis dan sejumlah dokumen (Dekon, Usdek,dll) sebagai juklak-juknis Manipol tersebut.
Karenanya, diperlukan pelbagai pihak sebagai pihak penafsir tulisan Jokowi tentang revolusi mental tersebut, baik dari kacamata filosofis, politik, ekonomi, maupun kebudayaan.
Tafsir tersebut, setidaknya, bisa ditujukan sebagai referensi para pemangku kebijakan maupun sebagai edukasi masyarakat. Dengan begitu, konsepsi revolusi mental Jokowi tak berakhir sekadar retorika khas kaum sofis yang lepas dari dunia nyata.