Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pegiat anti korupsi mengapresiasi prestasi PT PLN (Persero) yang turut berkontribusi dalam mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia tahun 2015.
Berkat kerja keras PLN dalam mendorong kemudahan untuk mendapat listrik, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia menurut survey International Finance Corporation (IFC) naik dari posisi 117 di 2014 menjadi ke level 114 untuk tahun 2015.
Aktivis Anti Korupsi dari Transparancy International Indonesia (TII), Wahyudi menilai PLN sudah berusaha meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan listrik bagi masyarakat bisnis dan pelanggan rumah tangga.
Upaya tersebut diantaranya dengan menghilangkan praktik suap dalam setiap proses menyambungan baru atau penambahan daya oleh pelanggan industri dan rumah tangga.
Guna memastikan praktik suap benar-benar hilang, PLN menggandeng sejumlah lembaga pegiat anti korupsi seperti KPK dan TII.
“Upaya PLN untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan listrik tentu tidak bisa dilepaskan dari langkah manajemen menghilangkan praktik suap di perusahaan tersebut. Ini merupakan suatu prestasi yang harus ditingkatkan karena PLN memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia," jelas Wahyudi, kepada wartawan, akhir pekan ini.
Ketersediaan listrik, lanjut Wahyudi, merupakan faktor yang sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan terutama peningkatan investasi. Ketika dunia usaha telah mendapatkan izin usaha dan lokasi serta pabrik maupun sentra bisnis, maka kebutuhan selanjutnya adalah pasokan listrik.
Apabila pasokan yang dibutuhkan dapat dipenuhi dengan cepat oleh PLN maka akan menjadi hal positif bagi perekonomian secara nasional.
Melalui IFC, Bank Dunia baru saja merilis peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business) Indonesia yang didorong oleh kemudahan mendapatkan listrik.
Untuk tahun 2015, peringkat Indonesia naik tiga peringkat dibanding tahun 2014, dari semula 117 menjadi 114. Kenaikan peringkat ini terus konsisten sejak 2012 yang masih di kisaran 158, dan naik menjadi 147 di 2013. IFC memberikan peringkat kemudahan berbisnis di 189 negara.
Kenaikan peringkat Indonesia di tahun 2015, diantaranya disumbang oleh indikator kemudahan mendapatkan listrik (getting electricity), yang naik 23 peringkat dari semula 101 di tahun 2014 menjadi 78 di tahun 2015.
Peringkat kemudahan mendapatkan listrik naik cukup signifikan diantaranya karena pemangkasan prosedur dalam mendapatkan listrik, yaitu tidak ada lagi prosedur mendapatkan jaminan instalasi serta biaya yang terkait prosedur tersebut.
Dengan pemangkasan prosedur tersebut maka jangka waktu untuk mendapatkan listrik bagi pelaku industri dan bisnis daya 147 kilo Volt Ampere (kVA) ke atas juga berkurang, dari semula 101 hari menjadi 91 hari.
Menurut aktivis Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Medan Muchlis yang juga rekan ICW di Medan, publik perlu mengapresiasi PLN yang terus berupaya membenahi sektor kelistrikan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama pembenahan sistem di dalam.
“Publik saya yakin akan mengapresiasi niat dan komitmen PLN untuk terus berbenah dalam perbaikan sistemnya guna menjadi BUMN Bersih dan Anti Korupsi, dan yang terpenting adalah implementasi anti korupsi di lapangan” kata Muchlis.
“Saya sangat mengharapkan ada gebrakan dari Menteri BUMN yang baru Rini Soemarno untuk menciptakan BUMN yang bersih dari korupsi, sehingga perekonomian akan tumbuh tanpa korupsi,” Muchlis menambahkan.
Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menegaskan akan menjadikan perusahaan pelat merah sebagai pendorong utama perekonomian bangsa.
Perusahaan BUMN dinilai mampu memberikan manfaat besar untuk roda perekonomian.
"Kita manfaatkan BUMN untuk mengembangkan perekonomian. Sehingga BUMN itu digunakan sebagai agent of development," ujar Rini di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis pekan lalu (30/10).
Sejak beberapa tahun belakangan, manajemen PLN bertekad kuat untuk membangun sistem yang baik dan bisa menangkal praktek korupsi. Jika sistem yang baik itu bisa dibangun dan berjalan dengan baik pula, maka akan bisa menangkal praktek-praktek korupsi.
Salah satu bentuk ketegasan komitmen untuk PLN Bersih dinyatakan melalui aksi korporasi yang nyata, yakni menjalin kerjasama dengan jaringan organisasi global anti korupsi Transparency International Indonesia (TII).
PLN dan TII telah menandatangani nota kesepakatan kerjasama PLN TII pada 6 Maret 2012 di Kantor PLN Pusat.
Kerjasama ini bertujuan untuk lebih memastikan, bahwa PLN dalam menjalankan usahanya menyediakan listrik bagi masyarakat luas, sungguh-sungguh menerapkan praktek GCG dan anti korupsi. Kerjasama yang dibangun meliputi reformasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta reformasi di sisi pelayanan pelanggan.