Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengungkapkan fraksinya di Dewan bakal menggunakan hak konstitusinya sebagai anggota legislatif di DPR untuk bertanya kepada Presiden Joko Widodo terkait kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Kalau Fraksi Gerindra pasti akan kita gunakan hak konstitusi kita," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Dirinya mengaku menyesali keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang belum genap satu bulan namun dengan cepat menaikan harga BBM berssubsidi.
"Saya kira ini adalah satu kebijakan yang pasti akan merugikan masyarakat karena dilakukan pada timing yang dianggap kurang tepat. Pasalnya harga minyak dunia sedang turun bahkan cenderung akan turun terus," katanya.
Dirinya berharap jangan sampai kebijakan yang liberal dan bertentangan dengan UUD 1945 justru dibiarkan.
Sebelumnya, dalam penjelasannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, bangsa Indonesia kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, bangsa Indonesia harus memilih dan mengambil keputusan.
Selama ini, kata Presiden, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.
Bagi masyarakat miskin, Presiden melanjutkan, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.