TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti dari Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan menilai, saat ini sektor minyak dan gas (migas) nasional disinyalir telah dikuasai akuntan.
"Sejak penunjukan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pemerintahan Joko Widodo tidak sungguh-sungguh ubah tata kelola sektor migas terutama pemberantasan mafia migas," kata Dani kepada wartawan, Senin (24/11/2014) kemarin.
Menurutnya, penunjukan Sudirman Said sebagai menteri ESDM juga disinyalir merupakan bagian dari pemain industri migas.
"Kedua, ketua SKK migas yang baru. Meskipun berasal dari KPK, tetapi melihat track record, maka dengan mudah menyimpulkan ada upaya menjadi sektor migas menjadi perhatian khusus dengan menempatkan orang-orang dengan latar belakang akuntan," ujarnya.
Dani mengatakan, format APBN sudah lama diakali dengan perhitungan rekayasa finansial melalui sistem akuntansi kapitalistik. Kondisi tersebut menjadikan format APBN tidak serius dibuat untuk dijalankan pemerintah sesuai konstitusi.
"Dunia kapitalisme sangat identik dengan permainan akuntansi dan keuangan. Ada upaya untuk menjadikan akuntansi sebagai kejahatan ekonomi. Semua harus dibongkar," kata Dani.
Dengan terpilihnya Amien sebagai kepala SKK Migas dan Sudirman Said Menteri ESDM, Dani menilai, jelas sekali ada indikasi membentuk sebuah jaringan.
"Kalau disederhanakan kepentingan kapitalisme global sangat gampang berkawan dengan kelompok akuntan. Ada kepentingan yang dikompromikan, antara kepentingan Jusuf Kalla dengan kepentingan kelompok Soemarno," ungkapnya.
Menurutnya, dalam pemerintahan Jokowi tidak ada hal yang baru dalam pengelolaan sumber daya alam jika orang yang ditempatkan di sektor migas memiliki point of interest yang cukup tinggi.