Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebut mayoritas publik setuju dengan sikap pemerintah melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terkait dualisme di tubuh Partai Golongan Karya.
Diketahui Menkumham menyatakan kedua Munas Golkar yang diadakan di Bali dan Jakarta sah dan meminta internal Golkar untuk menyelesaikan terlebih dahulu dualisme kepemimpinan tersebut.
"Pasca keputusan Menkumham soal Munas Golkar, mayoritas publik yaitu sebesar 72.94 persen menginginkan pimpinan Golkar segera melakukan islah dan menyelesaikan permasalahan dualisme kepemimpinan melalui Mahkamah Partai.
Hanya minoritas yaitu sebesar 17.65 persen yang menginginkan kedua versi Golkar itu bertarung kembali di pengadilan untuk menentukan pihak mana yang sah," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2014).
Ardian mengatakan, dalam survei yang dilakukan pada tanggal 16 -17 Desember 2014 itu juga menyebutkan, instabilitas politik internal Golkar akan berdampak pada stabilitas politik nasional. Mayoritas publik sependapat bahwa konflik di tubuh Golkar akan menggangu stabilitas politik nasional.
"Sebesar 63,20 persen publik menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa konflik Golkar akan berpengaruh pada stabilitas politik. Hanya 28,75 persen publik yang menyatakan bahwa konflik Golkar tidak berpengaruh pada stabilitas politik nasional," lanjutnya.
Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 persen. Survei ini dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia. Hasilnya juga dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.