Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat, dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, publik sudah memberikan tiga rapor merah dan dua rapor biru dalam lima bidang kinerja pemerintah.
Menurut peneliti LSI, Adjie Alfaraby, rapor merah karena publik menilai negatif kinerja pemerintahan dengan kepuasan di bawah 50 persen. Sedangkan rapor biru lantaran masih ada optimisme publik terhadap kepemimpinan Jokowi dengan kepuasan di atas 50 persen.
"Tiga bidang yang diberi rapor merah yakni ekonomi, politik dan hukum," kata Adjie, Kamis (29/1/2015).
Dalam bidang hukum hanya sebesar 40,11 persen publik menyatakan puas, sedangkan sebesar 53,11 persen publik kecewa terhadap Jokowi di hari ke 100-nya.
Satu di antara penyebab utama tidak puasnya masyarakat dalam bidang hukum soal ketidaktegasan Jokowi dalam mengurus kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Ditambah lagi dengan memilih calon kapolri yang berstatus tersangka.
Di bidang ekonomi, publik yang menilai puas hanya 47,29 persen. Rendahnya kepuasan di bidang ekonomi justru salah sauu penyebabnya karena kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di saat harga minyak dunia turun. Ditambah lagi, walau BBM kemudian diturunkan kembali, harga bahan pokok tetap naik dan memberatkan mereka.
Sementara di bidang politik, publik yang merasa puas dengan kinerja Jokowi di bidang ini hanya 45,30 persen, sedangkan yang tidak puas sebesar 49,72 persen. Ketidakpuasan publik di bidang politik karena Jokowi tak bisa atasi perseteruan politik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Apalagi kualitas menteri Jokowi yang minus dan Jokowi menghabiskan banyak energi hannya untuk mengurus kisruhnya calon kapolri Budi Gunawan.
Sedangkan rapor biru pemerintahan Jokowi adalah di bidang sosial dan keamanan. Di bidang sosial mereka yang puas mencapai 53,86 persen, karena program kartu sehat dan pintar. Sedangkan di bidang kemanan sebesar 57,40 merasa puas karena tak ada isu besar yang mengganggu keamanan masyarakat.
"Di bidang hukum merupakan tingkat ketidakpuasan publik yang paling tinggi, Jokowi harus sadar dan muncul sebagai presiden yang tegas," kata Adjie.