Baca tanpa iklan
Sesaat setelah Hendropriyono datang, sejumlah unsur pimpinan TNI yang dipimpin Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga hadir di Istana. Senada dengan Hendropriyono, semua unsur pimpinan TNI mengatakan, kedatangan mereka ke Istana untuk memenuhi panggilan Presiden. Setelah pimpinan TNI masuk, Hendropriyono meninggalkan Istana tanpa memberikan pernyataan kepada wartawan.
Tidak lama setelah pimpinan TNI meninggalkan Istana, giliran Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang tiba di Istana. "Saya antar tamu dulu. Nanti terlambat," katanya kepada wartawan.
Presiden dan Wapres kemarin petang juga menerima pimpinan partai politik anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Istana Merdeka.
Selain Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, turut hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy.
Informasi yang diterima Kompas, para petinggi parpol, yang di pemilu presiden lalu merupakan pengusung dan pendukung Presiden Joko Widodo dan Wapres Kalla, datang ke Istana mengenakan batik, kecuali Megawati yang mengenakan baju hitam.
Pimpinan parpol anggota KIH ini tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 dan meninggalkan Istana lewat pintu di Wisma Negara pukul 17.45.
Kalla membenarkan adanya pertemuan itu. "Itu pertemuan rutin KIH tiap bulan," ujarnya.
Kemarin sebagian anggota Tim Konsultatif Independen atau Tim 9 mendatangi KPK. Mereka adalah Jimly Asshiddiqie, Hikmahanto Juwana, Imam Prasodjo, Bambang Widodo Umar, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Tumpak Hatorangan Panggabean.
Kedatangan sebagian anggota Tim 9 ini, menurut Jimly, untuk menghimpun keterangan terkait kisruh antara KPK dan Polri setelah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka.
"Kami datang ke sini untuk tukar pikiran sekaligus menghimpun fakta dan keterangan terkait kisruh KPK dengan Polri. Antara pribadi polisi yang diproses hukum KPK maupun pribadi pimpinan KPK yang diproses hukum Polri," ujar Jimly.
Jimly mengatakan, sebelum bertemu dengan KPK, pihaknya sudah bertemu dengan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Setelah bertemu dengan pimpinan Polri dan KPK, Tim 9 akan mendiskusikan masukan yang akan disampaikan kepada Presiden. Masukan itu, menurut Jimly, akan disampaikan Tim 9 sebelum Presiden melakukan kunjungan kenegaraan mulai Kamis besok ke Malaysia, Brunei, dan Filipina.
Rabu pekan lalu, Tim 9 telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden terkait kasus KPK-Polri. Salah satu isi rekomendasi itu adalah Budi Gunawan tidak dilantik sebagai Kepala Polri dan Presiden segera mempertimbangkan mengusulkan calon Kepala Polri baru.
Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno yang juga anggota Tim 9 secara terpisah mengatakan, pihaknya belum memberikan masukan kepada Presiden soal alternatif calon Kepala Polri untuk menggantikan Budi. "Sesuai aturan, calon Kapolri itu disaring dari internal Polri, lalu Kompolnas, dan Presiden memilih," katanya.
Oegroseno optimistis kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo akan semakin baik setelah masalah KPK dan Polri diselesaikan. (NDY/SON/HAR/AGE/ONG/BIL)