Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan memaklumi bila Presiden Jokowi mengaku tak tahu-menahu soal kenaikan uang muka bagi mobil pejabat negara.
Menurut Luhut, Jokowi tidak bermaksud menyalahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang melakukan kajian teknis atas usulan kenaikan itu. Hanya saja, Presiden percaya kepada bawahannya sehingga semua dokumen yang diajukannya ditandatangani tanpa dilihat satu per satu.
"Bukan menyalahkan, memang benar kalau itu sih. Saya pun tanda tangan kalau sudah diparaf semua. Ya, tanda tangan bisa saja keliru, masa presiden enggak boleh keliru," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Senin (6/4/2015).
Luhut merasakan risiko yang dihadapi presiden saat ini dan ia memaklumi jika presiden kurang teliti dalam membaca sebuah dokumen.
Berdasarkan pengalamannya, untuk mendatangani dokumen yang sangat banyak, terkadang pimpinan memercayai anak buahnya untuk mencermati dokumen tersebut.
"Kalau kamu sudah pejabat sekelas beliau, saya saja di kantor kalau (dokumen) sudah diparaf 3-4 paraf begitu, ya sudah percaya. Teken saja," katanya.
Mantan Menteri Perindustrian itu menjelaskan bahwa yang muka mobil ini sebenarnya diperlukan oleh anggota DPR dan sudah ada mekanismenya sejak dulu. Namun, ia mengakui bahwa momentum pemerintah menaikkan uang muka mobil pejabat negara tidak tepat.
Atas kegaduhan yang terjadi setelah kebijakan ini dikeluarkan, Luhut berpendapat bahwa Presiden Jokowi bisa saja menarik kembali peraturan presiden soal kenaikan uang muka.
"Beliau bilang bisa mekanisme proses pengambilan keputusan yang keliru, ya kan tidak salah kalau dicabut," ujar dia.
Setelah muncul polemik, Presiden Jokowiakhirnya angkat bicara soal kenaikan uang muka mobil pejabat. Dia mengaku tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara.
Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan.
"Tidak semua hal itu saya. Apa itu, saya ketahui seratus persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian menyaring (screening) apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).
Jokowi menceritakan, setiap hari dia harus menandatangani begitu banyak dokumen. Oleh sebab itu, Jokowi tidak selalu memeriksa semua dokumen itu. "Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalau presiden masih ngecekin satu-satu," ujar dia.
Jokowi membantah dirinya kecolongan dalam kebijakan tersebut. Dia hanya menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan uang negara yang besar seharusnya dibahas dalam rapat terbatas atau rapat kabinet. "Tidak lantas disorong-sorong seperti ini," kata Jokowi.