Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengakui adanya sejumlah menteri yang kinerjanya tidak memuaskan. Hal itu terkait dengan adanya wacana reshuffle kabinet kerja bentukan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Meskipun, Ketua DPP PDIP Hendrawan Soepratikno mengatakan evaluasi kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Presiden sudah menjalankan tugas evaluasi. Anggota dewan saja mengevaluasi TA (tenaga ahli) dan aspri (asisten pribadi). Memang dalam penilaian kami beberapa menteri salah tempat, kinerjanya tidak kinclong," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/4/2015).
Ditanya nama menteri yang kinerjanya tidak memuaskan, Hendrawan masih enggan mengungkapkannya. Tetapi, Anggota Komisi XI DPR itu mengakui adanya menteri yang kinerjanya terkendala konflik kepentingan.
"Sepak terjangnya terkendala konflik kepentingan atau terlalu banyak pesan sponsor. Mau mengikuti nawacita dan visi Trisakti jadi agak gamang," kata Hendrawan.
Hendrawan memberikan sedikit gambaran menteri tersebut ada yang di bidang ekonomi maupun politik dan hukum.
"Itu sebabnya meminta Jokowi melakukan evaluasi secara komprehensif, tetapi tidak ada muatan tendensius," ujarnya.