Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Munculnya rekaman suara penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo hendaknya perlu pembuktian secara mendalam. Apalagi berkembang kabar bahwa suara itu disebut-sebut mirip suara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno.
"Ini harus segera dibuktikan, apakah penghinaan itu keluar memang benar dari mulut Rini Soemarno atau bukan. Sebab jika benar, maka hal ini akan mengancam pemerintahan Presiden Jokowi sendiri," kata aktivis Barisan Rakyat Peduli Nawa Cita (Bara Nawacita), Ahmad Junaidi, Selasa (30/6/2015).
Pria yang juga berprofesi sebagai pengamat itu menuturkan, dalam rekaman itu disebut bahwa Presiden dinyatakan tidak tahu apa-apa atas pekerjaan Menteri Rini Soemarno.
Berikut transkrip lengkap pembicaraan tersebut:
"Kalau memang saya harus dicopot, silakan! Yang penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot! Belum tentu juga Presiden ngerti, apa tugas saya. Wong presiden juga nggak ngerti apa-apa".
"Kita harus bisa melihat narasi disini, 'Presiden Tidak Ngerti Apa-Apa', jelas ini menunjukkan bahwa Menteri BUMN Rini M Soemarno, bertindak di luar kendali," ujarnya.
Lebih lanjut, Junaidi yang merupakan alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) jurusan Leadership Development ini juga menjelaskan bahwa perlu juga diketahui apakah kata-kata itu keluar dari alam bawah sadar Menteri Rini yang tidak disengaja akibat akumulasi posisinya sebagai Menteri yang memiliki pengaruh kuat di dalam pemerintahan.
"Bila ucapan Rini Soemarno itu betul dan fakta menunjukkan dirinya berkata seperti itu sesuai dengan isi transkrip, bisa dibilang Pemerintahan Jokowi dalam bahaya," katanya.
Apalagi, tambah Junaidi, Menteri Rini telah melakukan teken kontrak utang untuk perusahaan-perusahaan BUMN sebesar Rp 520 triliun kepada Pemerintahan Tiongkok. Selain itu, Rini juga berperan mengalihkan pos dana bahan bakar minyak (BBM) Rp 48 triliun yang sedianya untuk ekonomi kerakyatan, tetapi malah dialirkan ke sejumlah BUMN.
"Selain itu, Rini Soemarno juga punya pengaruh kuat di Pertamina. Ini artinya, Rini punya kekuatan politik logistik yang kuat," tambah Junaidi.
Karena itu ia berharap, kepemimpinan Presiden harus ditegakkan dengan kuat, karena prinsip pemerintahan kita adalah presidensial dimana kepemimpinan mengerucut pada satu orang.
"Apabila kemudian Menteri Rini menyatakan dirinya tidak terdikte oleh Presiden sementara Menteri Rini membawa urusan negara, maka manuver-manuvernya bukan hanya membahayakan tapi bisa dikatakan tidak bertanggungjawab," tuturnya.