Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad meminta semua pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum terkait kasus kerusuhan di Tolikara, Papua, baru-baru ini. Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga meminta media massa, terutama netizen untuk tidak memanasi situasi.
“Saat ini aparat keamanan sudah bisa menciptakan situasi yang kondusif di tempat kejadian perkara. Diharapkan publik, terutama netizen di media sosial jangan lagi menanas-manasi situasi, karena tidak ada gunanya,” kata Farouk dalam keterangannya, Kamis (23/7/2015).
Farouk menyerukan intensifikasi komunikasi antar-umat beragama dan antarumat yang berbeda aliran di dalam masing-masing agama. Di era sosial media, para pemimpin agama haruslah saling berkomunikasi secara intensif dan menjamin ketentraman hidup bersama para umatnya. Larangan beribadah salat Ied merupakan sebuah pelanggaran HAM.
Oleh sebab itu ketika terdapat surat edaran dari pendeta GIDI, seharusnya para pemimpin agama, aparat Kepolisian, Pemda dan pihak masyarakat sipil sudah mulai dapat berkomunikasi untuk mencegah terjadinya serangan dan mencari solusi yang tepat bagi kedua belah pihak.
“Kerusuhan yang dipicu oleh sebuah kelompok kecil yang memaksakan kehendak sepeti ini adalah sebuah fenomena puncak gunung es dan sebuah peringatan keras akan maraknya fundamentalisme di tanah air. Pemerintah harus serius menangani peristiwa ini dan seluruh pihak agar menciptakan suasana kondusif,” ungkap Guru Besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian tersebut.
Selain itu Doktor Kriminologi lulusan University of Florida ini menekankan langkah-langkah preventif. Pihak kepolisian daerah, forum-forum ulama, dan PGI seharusnya sudah bisa mengantisipasi kejadian ini sebab beberapa hari sebelumnya pendeta GIDI telah mengeluarkan surat edaran akan pelarangan salat Ied. Pada momen tersebut seharusnya pelaku intelejen dapat bergerak cepat. Pencegahan juga dapat dilakukan dengancross-protection, dengan saling memberikan perlindungan antar umat beragama.
“Saya sungguh berharap kejadian ini tak terulang lagi dan harus diantisipasi oleh Pemerintah agar tak terjadi di tempat lain. Pihak PGI, para Ulama, Pemda, dan Kepolisian daerah harus bisa menguatkan jaringan perdamaian (peace network) mereka agar masalah ini bisa dengan segera terselesaikan," imbuhnya.
Terakhir, Farouk meminta baik pihak umat maupun kepolisian dan pemerintah harus cepat meluruskan segala berita perihal kerusuhan. Eskalasi konflik seringkali terjadi karena berita bohong atau hoax beredar jauh lebih cepat dari investigasi lapangan.
"Saya menyayangkan bahwa informasi utuh perihal kerusuhan Tolikara tersebut baru hanya dikeluarkan oleh pemerintah sekitar 6 jam setelah kejadian. Kecepatan dalam merilis informasi dari pemerintah, Kepolisian, maupun masyarakat sipil yang obyektif adalah kunci dari isolasi konflik," kata Farouk.