Jokowi Tolak Resmikan Megaproyek DPR, Ini Kata Fahri Hamzah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak kecewa kepada Presiden Joko Widodo yang enggan menandatangani prasasti megaproyek penataan kompleks Parlemen.

"Enggak. Biasa kok itu. Beliau lihat tadi dan komentarnya bagus. Beliau sendiri baru pertama lihat kompleks DPR sedalam ini," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Fahri mengatakan, alasan Presiden tidak menandatangani prasasti tersebut lantaran Presiden menginginkan tujuh proyek pembangunan penataan parlemen lengkap konsep pembangunannya.

"Beliau ingin supaya suatu proyek itu nampak dan clear, baru ada proses dan kita bicarakan arahnya. Akhirnya kita akan bicarakan belakangan dengan beliau," ucap Fahri.

Fahri mengatakan tujuh proyek tersebut tidak langsung direalisasikan sekaligus. Prosesnya dilakukan secara bertahap.

"Oh ya bertahap. Sekali lagi kami hanya introduksi idenya. Soal oprasional pelaksanaannya itu sepenuhnya tunduk pada kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini sekjen yang akan menanganinya," tutur Fahri.

Diketahui, tujuh proyek pembangunan itu ialah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. ‎