Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyarankan DPR RI tidak memaksakan rencana pembangunan tujuh mega proyek.
Ia meminta adanya komunikasi antara pemerintah dan DPR RI.
"Enggak bisa paksa memaksa. Belum cocok dipaksakan enggak bisa. Kembalikan ke publik dulu," kata Wiranto saat berkunjung ke Fraksi Hanura DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Wiranto menilai DPR harus mempertimbangkan aspirasi rakyat mengenai tujuh proyek tersebut. Apakah rakyat memang mengingingkan proyek itu atau tidak. "Policy dan kebijakan akan muncul ketika legislatif dan eksekutif menyerap aspirasi rakyat. Kalau keinginan dan hatinya sama, ketemunya kan enak," imbuhnya.
Sementara Ketua Fraksi Hanura di DPR Nurdin Tampubolon menyebutkan pihaknya mendukung proyek tersebut jika sesuai dengan prosedur yang ada. Ia meminta DPR dan pemerintah berkomunikasi terlebih dahulu dengan baik.
"Janganlah tergesa-gesa. Kita sesuaikan dengan kemampuan negara," ujar Nurdin.
Anggota Komisi XI itu menilai gedung tersebut diperlukan. Namun, harus disesuaikan agar tidak membebani uang negara.
"Konsultasi sejak awal. Kita kaji sizenya, sehingga nanti publik tidak melihat itu menghamburkan uang negara. Kita masih dalam tahap diskusi," tuturnya.