Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta - Pemerintah akan membentuk badan cyber untuk memperkuat sektor pertahanan dan bidang sektor strategis nonpertahanan. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa pembentukan lembaga ini untuk memperkuat kedaulatan Indonesia.
Luhut pun membantah kabar yang mengatakan bahwa badan cyber dibentuk dengan menggandeng badan intelijen Amerika Serikat, CIA.
“Justru, pembangunan cyber security nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa,” kata Luhut, yang Kompas.com kutip dari situs ksp.go.id, Senin (24/8/2015).
Selama ini, beredar kabar bahwa Kantor Staf Kepresidenan menggandeng CIA untuk mengawasi arus komunikasi online masyarakat lewat sistem big data. Sistem itu disebut mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi WhatsApp, BlackBerry Messenger, dan program jejaring sosial.
Informasi tentang kemampuan AS untuk menyaring informasi itu muncul setelah dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan pegawai di Badan Keamanan Nasional AS (NSA).
Luhut pun membantah bahwa pemerintah berusaha untuk mengawasi aktivitas rakyatnya di dunia maya. “Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri,” ujarnya.
Dalam pembentukan badan cyber, menurut Luhut, pemerintah akan menggandeng berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Juga (mengudang) pakar IT di Indonesia untuk turut mengabdi," ucap Luhut.
Luhut juga menyatakan bahwa tugas dan fungsi KSP adalah memantau kinerja pemerintah dan memastikan program prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo. “Bukan memantau rakyat terkait keamanan nasional,” ujar dia.
Sedangkan Menteri Komunikasi dan informatika Rudiantara mengatakan, pembuatan sistem pertahanan dan keamanan cyber sudah mendesak. Setiap hari, dari pengamatan Kementerian Pertahanan secara aktual, pertahanan cyber Indonesia kerap diserang.
Indonesia, kata dia, juga menjadi tempat transit masyarakat luar negeri yang melakukan transaksi ilegal. “Kita harus segera meresponnya dengan mengembangkan pertahanan cyber dalam negeri,” kata Rudiantara. (Bayu Galih/Situs Kantor Staf Presiden)