Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan Pimpinan DPR dengan Calon Presiden AS Donald Trump menjadi sorotan. Ketua DPR yang juga Politikus Golkar Setya Novanto mengakui dirinya terus berkomunikasi dengan Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie terkait kegiatan di Amerika Serikat.
"Dalam pertemuan itu, saya komunikasi dengan Ical. Saya sampaikan, saat ramai juga saya komunikasi," kata Novanto dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9/2015).
Selain itu, Novanto juga telah berkomunikasi dengan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo. Ia mengaku telah memberikan klarifikasi terhadap kunjungan ke AS.
"Mungkin ada informasi yang salah, saya telepon ke Bambang. Bambang juga telepon ke Fadli Zon, saya terimakasih saya ungkapkan ke Fraksi," ujarnya.
Sedangkan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku telah menyampaikan kegiatan selama di AS dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. "Saya sampaikan kronologi, kemarin langsung bertemu, tidak ada masalah," ujar Fadli.
Sebelumnya diberitakan, Fraksi Gerindra akan melaporkan polemik pertemuan Pimpinan DPR dengan Capres AS Donald Trump kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Pasalnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon ikut dalam pertemuan dengan Donald Trump.
"Saya belum bertemu beliau untuk sampaikan ini. Saya pasti akan sampaikan ini. Tapi saya juga tentunya harus mendengar penjelasan Pak Fadli terkait hal ini," kata Muzani.
Sedangkan, Fraksi Golkar belum memutuskan sikap terkait pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan Calon Presiden AS Donald Trump. Demikian dikatakan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
"Karena masih menunggu penjelasan anggota FPG yang bertemu Trump termasuk Setya Novanto," kata Bambang.
Golkar, kata Bambang, tidak mendukung adanya pelaporan Pimpinan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pertemuan tersebut. Namun, Golkar tidak dapat menghalang-halangi anggota fraksi lain yang ingin melaporkan hal itu ke MKD.
"Karena harus diakui kunjungan ke salah satu balon presiden AS tersebut kurang elok karena masih ada calon atau kandidat lainnya," ujar Anggota Komisi III DPR itu.