TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo, mengklaim terjadi penurunan drastis angka konflik sosial dari tahun 2012.
"Pada akhir 2012, konflik sosial di Indonesia 287 kasus dan pada semester 2014 hanya 41 kasus. Kasus Tolikara itu terakhir. Belum ada kasus lagi," ujar Soedarmo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Dia menjelaskan sebelum ditangani oleh Kemendagri, kasus konflik sosial ditangani oleh Kemenkopolhukam. Sehingga bukan menjadi tanggung jawab mereka untuk mengantisipasi hal tersebut.
Namun disaat PP No 22 Tahun 2015 tentang penanganan konflik dalam negeri keluar, tugas tersebut diberikan kepada Kemendagri sesuai dengan pasal 97 UU 7 Tahun 2012.
Kategori konflik sosial menurut Kemendagri meliputi, konflik sosial yang berasal dari bencana alam, agama, geografis, dan juga termasuk disaat kampanye pilkada saat ini.
"Kasus pelemparan di Manggarai Barat, Tolikara dan macam-macam. Pokoknya yang termasuk potensi konflik, kami masukan ke dalam kategori konflik sosial," tambahnya.