Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK) masih jauh dari harapan publik, apalagi jika diukur dari prioritas program yang tercantum dalam 9 Program atau Nawacita.
Untuk itu Jokowi harus merangkul semua pihak baik kawan maupun pihak yang dianggap lawan (kritis) guna memperkuat pemerintahan dan memujudkan program Nawacita.
Penegasan tersebut disampaikan Johan O Silalahi - Presiden Negarawan Center , Senin (19/10/2015) terkait evaluasi satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK.
Dalam pengamatan Johan, saat ini lingkaran dalam Presiden Jokowi memblokir media dan pengamat yang kritis terhadap Presiden Jokowi .
”Seharusnya teman dipelihara, lawan dirangkul, bukan dimusuhi. Apalagi kini terbentuknya 2 kubu di kalangan publik, khususnya segmen elite dan intelektual, yakni 'lovers' dan 'haters' (sangat nyata di media sosial,” katanya.
Johan menjelaskan, berbagai hambatan internal antara lain adanya "unsur tinggal" dari pemerintahan sebelumnya, seperti para pejabat setingkat badan, pejabat eselon 1 s/d 3 di pusat dan para pejabat di daerah, yang memiliki sejarah khusus dan loyalitas kepada kepemimpinan nasional yang sebelumnya; apalagi 'the rulling party' sebelumnya berambisi memenangkan Pemilu 2019 nanti.
Terkait munculnya wacana perombakan kabinet jilid II, Johan mengakui wacana itu berkembang karena lambannya dan tidak efisiennya kultur dan kinerja birokrasi pemerintahan.
Rendahnya kapasitas dan kompetensi para Menteri teknis sehingga tidak mampu dan tidak adaptif merespon berbagai masalah kompleks di Indonesia yang sudah lama belum terurai dan terpecahkan.
Masalah yang berpotensi membesar selama setahun pemerintahan Jokowi-JK menurut Johan , adanya ancaman konflik laten bernuansa SARA di beberapa wilayah Nusantara yang sesungguhnya disebabkan karena kecemburuan sosial atau ditunggangi kepentingan tertentu.
Ancaman merebaknya kembali paham dan ideologi komunis di Indonesia. Ancaman badai El-Nino dan perubahan iklim yang mengancam produksi dan ketahanan pangan.
Ancaman badai ekonomi yang melanda China (Tiongkok) dan Amerika. Ancaman gonjang ganjing (instabilitas) politik nasional pada tahun 2016 yang akan datang.
Johan juga mengingatkan, gangguan dari dalam negeri dan gangguan dari luar negeri (negara asing maupun institusi), para spekulan bisa membuat depresiasi dan apresiasi kurs Rupiah terhadap US Dollar seperti 'roller coaster', naik dan turun dalam tempo singkat.
Mundurnya Ekonomi.
Lebih lanjut Johan silalahi mengatakan, defisit fiskal, anggaran dan transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran dan berbagai permasalahan yang diwariskan Pemerintahan sebelumnya tidak diantisipasi dan direspon dengan baik sehingga mengakibatkan mundurnya perekonomian nasional.
Ekonomi yang sangat rapuh yang diwariskan pemerintahan sebelumnya serta imbas negatif ekonomi global menjadi bencana, membuat kurs Rupiah jatuh dan pertumbuhan ekonomi melambat.
Akibat pelemahan ekonomi itu, meningkatnya kemiskinan dan semakin tinggi kesenjangan sosial (Gini Ratio). Di samping
meledaknya inflasi akibat lonjakan harga barang dan jasa.
Yang sangat mengejutkan kata Johan. hutang luar negeri melonjak sangat drastis bertolak belakang dengan janji saat kampanye.
Pemerintahan Jokowi-JK harusnya ihtiar maksimal menggenjot pendapatan migas dan non migas. Jika meminjam harusnya dari dalam negeri dengan menghimpun dana masyarakat.