Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei yang digelar oleh sejumlah lembaga menemukan bahwa mayoritas respondennya kurang puas dengan kinerja pemerintahan presiden Joko Widodo.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengakui sudah memperediksi hal tersebut.
"Semuanya menjadi suatu perhatian kita, tapi tidak berarti merubah kebijakan," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015).
Survei yang digelar Indo Barometer pada 14 - 22 September lalu terhadap 1.200 responden, menemukan 51,1 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah.
Survei yang dilakukan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), terhadap 384 responden pada 14-17Oktober lalu, menemukan bahwa 54,7 persen responden juga tidak puas.
Jusuf Kalla mengatakan pada tahun pertama, pemerintah harus mengambil kebijakan kebijakan yang tidak populer, demi kepentingan bangsa.
Sebagai contoh kebijakan pengurangan subsidi BBM membuat banyak orang kecewa, namun negara bisa menghemat banyak uang.
"Tentu kita tidak bisa memuaskan banyak orang. Bahwa ada ketidak puasan, itu pasti," jelasnya.
Hasil survei tersebut juga tidak bisa dijadikan acuan untuk mengevaluasi para menteri. Jusuf Kalla menyebut belum tentu menteri yang kinerjanya baik, disadari oleh masyarakat.
"Masyarakat umumnya menilai dari sisi penglihatannya, heroismenya, sikapnya, tapi ada hal lain (yang harus dinilai), sejauh mana bidang yang ditugaskan, itu memberikan dampak kemajuan atau tidak," ujarnya.
Namun ia memastikan, pemerintah akan selalu melakukan evaluasi terhadap para menteri. Bila dirasa kinerjanya kurang, ia pasti mengingatkan menteri tersebut dengan cara teguran, hingga pencopotan.