TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menyarankan Presiden Joko Widodo segera merombak anggota kabinetnya, bila itu benar-benar dibutuhkan.
Sebaiknya, kata Djayadi, reshuffle dilakukan sebelum 2016.
"Jika dilakukan pada 2016, reshuffle dikhawatirkan justru mengganggu stabilitas politik dan ekonomi," ujarnya ditanyai wartawan, Rabu (21/10/2015).
Apalagi, kata Djayadi, tahun 2016 pemerintah sudah menggunakan APBN yang baru. Sehingga bila reshuffle berpotensi menimbulkan kegaduhan politik yang pada akhirnya mengganggu laju ekonomi.
Menurut Djayadi, masa satu tahun pemerintahan adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi setiap pos kementerian. Presiden dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hasil capaian dan kinerja para anggota kabinet.
"Tahun 2015 adalah tahun konsolidasi bagi pemerintahan Jokowi-JK, tapi 2016 adalah tahun apa yang disebut kerja, kerja, kerja," imbuhnya.