Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengaku maklum, bila sejumlah lembaga survei, merilis bahwa masyarakat kurang puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo selama setahun terakhir.
Ia juga mengaku, sudah membaca langsung hasil survei tersebut.
Kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015), Pramono menyebut wajar bila masyarakat kecewa, karena survei digelar saat pemerintah menghadapi banyak masalah.
"Katakanlah asap yang jadi masalah, lalu (pelemahan) nilai tukar rupiah, seperti itu pasti respondennya memberikan penilaian yang kurang baik," kata Pramono.
Soal apakah persepsi masyarakat tersebut harus direspon dengan perombakan kabinet atau reshuffle, ia mengaku tidak tahu.
Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Ia memastikan permasalahan-permasalahan yang telah membuat popularitas pemerintah turun seperti masalah pelemahan ekonomi, kedepannya akan berangsur tuntas.
"Setelah paket kebijakan (diluncurkan), kemudian kita bisa menstabilkan rupiah, kemudian inflasi, saya yakin kondisinya akan berbeda," ujar Pramono.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, survei yang merilis soal kekecewaan masyarakat atas kinerja pemerintah, dua di antaranya adalah Indo Barometwr dan Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI).
Survei yang digelar Indo Barometer pada 14 - 22 September lalu terhadap 1.200 responden, menekukan 51,1 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah.
Sedangkan survei oleh KedaiKOPI terhadap 384 responden pada 14-17Oktober lalu, menemukan bahwa 54,7 persen responden merasa tidak puas.