Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet terus menguat. Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan masuk dalam jajaran kabinet bentukan Presiden Joko Widodo.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Hanura Nurdin Tampubolon menilai wajar isu tersebut. Pasalnya, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Kalau kami dari Hanura sendiri, kalau diberikan PAN, ada orang yang cocok untuk membantu presiden dalam membangun bangsa ini. Kami dari partai Hanura tidak ada masalah. Kami mendukung saja kalau memang ada yang cocok ya," kata Nurdin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/10/2015).
Nurdin mengingatkan masuknya PAN kedalam kabinet bukanlah bagi-bagi kekuasaan, tetapi yang menjadi ukuran adalah profesionalisme.
Ketika ditanya kemungkinan masuknya PAN akan mengurangi jatah Hanura di kabinet, Nurdin enggan menjawabnya.
Ia tetap berpendapat pihaknya tidak mempermasalahkan masuknya PAN kedalam kabinet.
Ketika ditanya apakah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah membahas pergantian kabinet, Nurdin membantahnya. Namun, ia mengakui adanya pertemuan rutin KIH.
"Kalau pertemuan rutin itu ada tapi itu adalah hanya silaturahmi dan isu-isu politik. Tapi kalau sudah reshuffle kabinet itu bukan urusan partai. Itu kita serahkan pada yang punya hak yaitu hak prerogratif presiden. Karena kalau partai mengatur reshuffle kabinet nah ini mau dibawa kemana konstitusi kita," tutur Ketua Fraksi Hanura itu.
Diketahui, isu perombakan Kabinet Kerja jilid II berhembus makin kencang seiring pemberitaan bahwa Presiden Jokowi minta Partai Amanat Nasional (PAN) menyetor lima usulan nama kadernya ke Istana.
Pasalnya, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK ini sedari awal berkomitmen membentuk koalisi tanpa syarat.
Sinyal kuat dari Pemerintah untuk mengakomodir PAN ke dalam kabinet, memberi kesan kontradiktif terhadap koalisi tanpa syarat yang telah dibangun sedari awal pemerintahan.
Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem, Luthfi A. Mutty, mempertanyakan komitmen presiden dalam merawat koalisi tanpa syarat itu.
”Kalau seperti ini, apakah masih bisa disebut koalisi tanpa syarat?” tuturnya
Luthfi juga mengisyaratkan bahwa koalisi tanpa syarat batal, ketika upaya PAN menawar kursi kabinet diakomodasi Presiden.
Hal ini akan mempengaruhi pendapat publik terhadap dinamika internal kabinet. Selain itu, ia juga khawatir persepsi publik akan menilai presiden inkonsisten dengan keputusannya.
“Kalo konsisten tidak perlu (Reshuffle –red) dengan membagikan kursi tersebut,” tegasnya.
Luthfi memang mengakui bahwa reshuffle adalah hak prerogeratif presiden. Reshuffle ini dinilai sebagai evaluasi Presiden setiap tahun terhadap kinerja para pembantunya yang dinilai tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.
Namun demikian, Luthfi berharap presiden lebih hati-hati mengocok ulang kabinet. Jika hal itu dilakukan secara serampangan, sekedar untuk mengakomodir kepentingan salah satu partai pendukung dan melenceng dari konsensus awal, maka akan merusak hubungan antar partai di dalam koalisi sendiri.
“PAN kan baru-baru saja masuk kabinet, kalau kemudian di tengah jalan dikasih jatah kursi menteri apa partai lain gak marah. Partai-partai lainnya dalam KIH sudah berdarah-darah loh memenangkan Jokowi-JK,” katanya.