Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK - Anggaran pembangunan mega proyek DPR senilai Rp 740 miliar, masuk dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2016.
Rencananya tahap awal, DPR akan membangun gedung baru serta alun-alun demokrasi.
Proyek tersebut bersifat multiyears. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusumah mengatakan pembangunan akan dimulai tahun 2016. Pembangunan proyek tersebut harus mendapat izin dari Gubernur DKI terkait rencana tata ruang dan wilayah.
"Ini karena DPR berada di DKI Jakarta. Harus ada izin dari Gubernur. Harus ada juga izin Amdal," tutur Dimyati di Lombok, Minggu (1/11/2015).
Dimyati mengakui pembicaraan dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama belum dilakukan. Namun, pihaknya akan segera mengusulkan pembangunan proyek tersebut. "Harus ada izin Ahok. Ahok luar biasa perannya untuk republik. Insya Allah setuju karena Ahok pernah di DPR," katanya.
Mengenai pembangunan Alun-alun Demokrasi, Politikus PPP itu meminta publik melihat dari sisi positif. Dimana, tempat itu dibangun untuk orang menyampaikan aspirasinya. Alun-alun Demokrasi juga mencegah massa melakukan aksi anarkis.
"Bisa terdeteksi, ada CCTV kan gampang kalau ada provokasi, ini jadi rumah besar demokrasi," imbuhnya.
Seblumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit menjelaskan anggaran tambahan sekitar Rp700miliar untuk DPR dalam RAPBN 2016. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun mega proyek DPR.
"Tambahan itu ada. Soal satuan tiga untuk apa, sebetulnya tidak pernah dibahas. Tapi menurut informasi, untuk pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi," ujar Supit di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali itu menuturkan pembangunan gedung tersebut diperlukan. Sebab, pembangunan itu merupakan kebutuhan bersama. Setahu Supit, pembangunan gedung tersebut merupakan bagian dari
keberpihakan pemerintah sebagai eksekutif yang bertanggungjawab mengajukan RUU APBN terhadap lembaga tinggi negara.
Diberitakan Harian Kompas, DPR memiliki rencana untuk menata kompleks parlemen, terdiri atas tujuh proyek. Total anggarannya diperkirakan Rp 1,6 triliun, yang akan dikerjakan bertahap selama beberapa tahun mendatang.
Awalnya, DPR akan memasukkan usulan anggaran Rp 600 miliar sampai Rp 700 miliar dalam RAPBN 2016 untuk pembangunan gedung baru, khususnya ruang kerja anggota DPR dan alun-alun demokrasi. Namun, usulan ini akhirnya tak diakomodasi dalam RAPBN 2016. Kini anggaran tersebut masuk kembali pada RAPBN 2016.