Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Mahkamah Partai Golkar versi Munas Bali Muladi menyatakan awalnya keluarga besar partai berlambang pohon beringin itu menaruh harapan besar terhadap putusan MA.
Hal itu dikatakan Muladi usai bertemu dengan Poros Muda Golkar di restoran Jalan Adityawarman, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2015).
"Kita harapkan menyelesaikan konflik yang berlangsung lama. Tapi ternyata harapan kita jadi buyar karena putusan MA timbulkan multitafsir sesuai kepentingan masing-masing," ujar Muladi.
Sebelum menyampaikan pernyataan pers, Muladi menggelar pertemuan tertutup dengan Poros Muda Golkar.
Poros muda terdiri dari Andi Sinulingga dan Melky Laka Lena. Ada pula pengurus Golkar hasil Munas Bali Ahmad Dolly Kurnia dan Maman Abdurrahman.
Sedangkan pengurus Golkar Munas Ancol yakni Fayakhun Andriadi, Aceh Hasan Syadzily dan Lamhot Sinaga.
Muladi mengharapkan putusan MA tersebut diharapkan menjadi terobosan sebagai petunjuk bagi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Ia mengingatkan pertimbangan putusan konflik Golkar jangan dianggap remeh. Sebab, stabilitas partai politik akan terganggu.
"Apa yang harus dilakukan Menkumham untuk membatalkan PTUN terutama berkaitan munas yang dipersoalkan ternyata hal ini tidak terjadi," kata Mantan Menkumham itu.
Selain itu, Muladi juga menuturkan adanya soliditas Fraksi Golkar yang terbelah karena konflik tersebut. Hal itu berakibat dalam pengambilan keputusan politik.
"Kalau Golkar tidak solid sebagai partai besar akan berbahaya," ujarnya.
Muladi menuturkan putusan MA itu harus mengapresiasi pihak yang kalah serta merehabilitasi kader yang dipecat serta tidak membuat partai baru.
"Yang terjadi tersirat memenangkan satu pihak. Saya tidak salahkan MA. Lebih-lebih soal kasasi yang akan semakin panjang persoalannya. Pernyataan Menkumham yang hanya cabut SK sepihak. Kalau sampai tidak dikeluarkan Golkar tak punya pengurus," ujarnya.