TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mendesak Ketua Umum Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali, Aburizal Bakrie (ARB) dan Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono (AL) untuk segera mungkin mempersiapkan penyelenggaraan Munas bersama.
Munas tersebut dilakukan selambat-lambatnya diselenggarakan usai Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang.
Menurut Mekeng, Munas bersama merupakan keniscayaan dan tidak boleh dihindari.
“Partai Golkar akan semakin terpecah belah apabila berada dalam situasi gamang dan tidak pasti akibat belum berakhirnya kisruh kepengurusan ganda,” kata Mekeng di Jakarta, Senin (16/11/2015).
Mekeng menjelaskan apabila sampai akhir Desember 2015 nanti PG belum menggelar Munas, maka PG bakal mengalami kevakuman kepengurusan. Kondisi itu akan makin mengacaukan PG karena semua keputusan organisasi rentan untuk digugat keabsahannya.
“Keputusan MA sudah jelas memerintahkan Menkumham mencabut SK kepengurusan hasil Munas Ancol. Sementara MA tidak memerintahkan Menkumham untuk menerbitkan SK kepengurusan hasil Munas Bali. Jadi jelas, ada kevakuman. Ini bisa menimbulkan komplikasi politik yang akut bagi Golkar,” ujar Mekeng yang juga Anggota DPR-RI dari Dapil NTT ini.
Lebih lanjut Mekeng mengingatkan jika PG mengalami keterpurukan dan keruntuhan akibat ketidakmampuan para senior yang sedang memimpin dalam mencarikan solusi rekonsiliasi, maka mereka pula yang harus bertanggung jawab kepada sejarah dan kepada rakyat. Mereka akan dicatat sejarah gagal menyatukan kembali Golkar yang telah tercerai-berai.
Mengenai teknis pelaksanaan Munas Bersama, Mekeng mengingatkan, di tengah kondisi Partai Golkar yang sedang terpecah atau dalam kondisi kelembagaan yang tidak normal seperti ini, ARB diharapkan lebih bersikap arif dan berjiwa besar. Sikap itu sangat perlu untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar.
“Pak Agung Laksono sudah bersikap arif untuk membuka jalan bagi Munas Bersama. Kita berharap kearifan yang sama datang dari Pak ARB,” tuturnya.
Dia berharap ARB dan AL harus segera menyepakati pembentukan kepanitiaan Munas Bersama. Kepanitiaan harus berasal dari kader-kader kedua belah pihak. Begitu pun dengan kepesertaan Munas Bersama, agar disepakati kepengurusan dari kedua kubu.
“Kader-kader dari kedua belah pihak harus bersama-sama duduk dalam kepengurusan DPP yang baru. Dengan begitu kepengurusan yang baru punya energi rekonsiliasi dan semangat kebersamaan yang kuat untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar,” tegas Mekeng.