Baca tanpa iklan
Kendati demikian, Setya Novanto mengakui dia memang pernah beberapa kali menemui petinggi PT Freeport Indonesia.
Dalam pertemuan itu, kata dia, dibahas bagaimana keberadaan PT Freeport bisa menguntungkan masyarakat Indonesia, khususnya di Papua.
Sementara itu muncul dorongan agar MKD transparan dalam menelusuri laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tentang pencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke PT Freeport Indonesia.
Transparansi juga perlu dilakukan untuk menjaga wibawa DPR. Apalagi sebelumnya dalam kasus Donald Trump, Novanto lolos dari sanksi Dewan,
"Untuk memastikan hal tersebut, hendaknya rapat-rapat MKD dilaksanakan secara terbuka, mulai dari pemeriksaan hingga pengambilan keputusan," kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (17/11/2015).