Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto membuka tabir pengusaha Reza Chalid saat menemui Presdir PT Freeport Indonesia (PTFI), Maroef Sjamsoeddin.
Setya Novanto sengaja mengundang Reza bertemu Maroef lantaran rasa curiga.
"Saya memang ajak karena Pak Reza punya pemikiran sangat curiga kepada CEO (Presdir PTFI -red) yang begitu intens, pada keinginan CEO itu," kata Novanto, Selasa (17/11/2015).
Namun demikian, Setya enggan menjelaskan kecurigaan Reza terhadap bos PTFI tersebut.
Ia hanya memastikan persamuhan yang berlangsung di Pacipic Place bermula dari undangan Maroef.
"Kehati-hatian ini membuat saya jadi lebih berhati-hati dalam mengadakan pembicaraan," katanya. Ia pun enggan membeberkan hubungannya dengan Reza Chalid.
"Yang jelas saya ajak karena ada dasar yang sudah mulai tidak percaya dengan saat ketemu. Sangat hati-hati hadapi ini. Nanti tanyakan langsung ke yang bersangkutan," ungkapnya.
Nama Reza Chalid tercatat dalam dokumen laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Di bagian atas laporan ini terdapat kop berlogo Kementerian ESDM.
Surat dengan nomor 9011/04/MEM/2015 menorehkan laporan tindakan tidak terpuji Sdr Setya Novanto.
"Sdr. Setya Novanto (SN), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor anggota A-300, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, Fraksi Partai Golkar, yang pada saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, bersama dengan seorang pengusaha yang dikenal dengan nama M Reza Chalid (MR) telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan Pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI)," bunyi dokumen yang diduga surat milik Sudirman Said.
Sudirman lalu menjelaskan bahwa pertemuan Novanto dan Reza dilakukan di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, SCBD pada 6 Juni 2015 pukul 14.00-16.00.
Di dalam pertemuan itu, Sudirman menyebut bahwa Setya Novanto menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport.
Selain itu, Novanto meminta agar PT Freeport memberikan saham kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.