Baca tanpa iklan
Pengkajian postur tersebut, kata Yuddy dinilai penting karena kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) PNS dinilai belum sesuai yang diharapkan.
Saat ini proporsi PNS terdiri dari lulusan S1 baru 40 persen, S2 masih 3 persen, dan S3 hanya 1 persen.
"Ke depan kami ingin, lulusan S1 menjadi 50 persen, S2 10 persen, dan S3 menjadi 5-7 persen," imbuh Menteri Yuddy.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim, Siswo Heroetoto, membenarkan adanya moratorium CPNS tersebut.
"Itu merupakan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini KemenPAN dan RB," katanya.
Walau demikian, Siswo tidak tahu sampai kapan moratorium tersebut diberlakukan.
“Makanya kami menunggu saja kebijakan dari Pusat," imbuhnya.
Menurutnya, apabila moratorium dicabut sewaktu-waktu dan dibuka penerimaan CPNS kembali, maka Pemprov Jatim siap melaksanakan dan membuka penerimaan CPNS baru.
Ini karena jumlah PNS di lingkungan Pemprov yang pensiun mencapai 1.000 sampai 1.500 orang setiap tahun.
Selain itu, Pemprov Jatim sejak tahun 2012 juga sudah menyelesaikan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan belanja pegawai dibawah 50 persen, sebagaimana arahan pusat.
Syarat ini harus jika pemerintah daerah mengajukan formasi untuk membuka rekruitmen CPNS baru